Suara.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri santai menanggapi kecaman dari mahasiswa maupun buruh, karena mempertanyakan sumbangsih kaum milenial selain berdemonstrasi.
Megawati mengakui memantau banyak yang memviralkan pernyataannya dalam acara PDI Perjuangan pada 28 Oktober 2020.
Ia juga mengakui, kecaman itu dipicu pernyataannya agar Prsiden Jokowi tidak memanjakan generasi milenial.
Tanggapan itu dilontarkan Megawati saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Bidang DPP PDI Perjuangan, Sabtu (31/10/2020),
"Karena apa? Terus kalau sudah disebut generasi milenial, saya nanya, apa baktinya bagi negeri ini? Lalu jadi malah ada talkshow dan sebagainya. Saya senang saja. Tentu sifatnya pro dan kontra," ujar Megawati.
Megawati menjelaskan maksud pernyataannya itu. Bagi Megawati, kalangan milenial adalah yang lahir mulai tahun 1980-an.
Selanjutnya, Megawati mempertanyakan alasan kader PDIP terus mengangkat dirinya sebagai ketua umum partai.
Menurut mantan Presiden kelima RI itu, dirinya kerap masih belum puas terhadap kader partai yang mayoritas adalah kalangan milenial.
Ia mencontohkan, kerap melihat masih ada kader yang tak serius saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan menaikkan bendera Merah Putih. Padahal itu adalah protokol kenegaraan.
"Karena apa? Siapa yang akan membela dan menghormati negara kita kalau bukan kita sendiri?" imbuh Megawati.
"Kalau di Amerika. Saya tak mau bilang di RRC, nanti saya dibilang komunis pula. Di Amerika itu, rakyatnya itu kalau dengar lagu kebangsaannya, itu langsung berdiri," sambungnya Megawati.
Megawati mengakui, membutuhkan kader PDI Perjuangan yang mempunyai jiwa raga dan semangat yang tinggi.
Karena itu, ia tak ingin memanjakan kader milenial yang belum berkontribusi untuk Indonesia.
"Saya butuh kader yang punya jiwa raga, fighting spirit. Makanya saya bilang jangan manjakan milenial. Apa baktinya bagi negeri ini. Bagi saya milenial ini kan lahir sekitar tahun 1980-an. Ya kalian ini banyak juga. Jangan mejeng saja. Harus berbuat. Jangan ada di partai ini kalau tidak (berbuat)," tutur Megawati.
Megawati memberi contoh kasus likuifaksi di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.
Para pemimpin daerah maupun kalangan milenial seharusnya mempelajari fenomena itu untuk mencari jalan keluar.
Megawati mengakui, sudah belajar dari China dan Jepang soal metode menghadapi bencana alam. Menurutnya, Indonesia jauh tertinggal dari kedua negara tersebut.
"Kalian mungkin heran kenapa ketua umum bisa tahu? Karena saya belajar. Saya juga pengin kalian itu belajar, jangan mejeng doang," tutur Megawati.
Dalam arahannya itu, Megawati juga menyinggung banyak kalangan milenial yang sukses. Namun, umumnya mereka yang sukses adalah yang berprofesi sebagai pengusaha.
"Tapi yang lain? Yang saya maksud, berapa banyak rakyat yang sudah kamu tolong? Saya ingin rakyat punya harapan. Partai ini, membawa kemajuan dan kesejahteraan ke depan. Tapi bagaimana (bisa) kalau manja? Ya ngamuk lah saya. Bilang milenial tak boleh dimanja," kata Megawati.
Megawati pun tak menyangka pernyataannya dijadikan bahan diskusi di acara televisi.
"Gara-gara omongan saya, sampai banyak talkshow. Wah keren saya. (Pernyataan saya) Sampai dibawa talkshow. Padahal ya rakyat Indonesia memang harus digembleng untuk punya fighting spirit, tahu membawa Indonesia maju ke depan, membawa rakyat sejahtera," kata Megawati.
Dikecam
Pernyataan Megawati Soekarnoputri karena menganggap anak muda alias milenial hanya bisa berdemo hingga berujung perusakan, kini menjadi sorotan sejumlah pihak.
Terkait hal ini, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pun berpesan kepada Megawati agar membuka memori lamanya.
Hal yang dimaksud Nining adalah ketika momen Megawati memprotes adanya kenaikkan harga BBM pada 2008 atau ketika SBY menjabat sebagai presiden.
Megawati bahkan ketika itu sempat bercucuran air mata karena mengaku sedih melihat kondisi rakyat. Air mata Megawati tumpah di acara Rakernas PDI-P di Makassar.
Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca dengan kejadian 22 tahun silam tersebut. Bukan justru setelah menjadi partai penguasa melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lain yang melakukan aksi demonstrasi menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja.
"Ingat dong ketika mereka juga bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/10/2020) malam.
Sementara Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI meminta agar Megawati melihat akar masalah sehingga muncul gerakan protes di masyarakat.
Bukan menyoroti soal fasilitas yang rusak saat massa aksi mulai memanas.
"Yang harus dinilai oleh pemerintah atau Bu Mega, semestinya adalah kenapa masyarakat marah sehingga adanya kerusakan? Bukan penyebabnya yang dipersoalkan, malah kerusakan itu yang disorot," ujar Koordinator Kajian Isu BEM SI, Alif Zulfikar Syahroni.
Sedangkan Perwakilan Mahasiswa Sumatera Selatan, Kamis (29/10/2020), Bagas Pratama mengatakan, jika terjadi tindakan perusakan saat aksi massa, maka silakan pihak kepolisian mengusut dan melakukan pembuktian hukumnya.
Perusakan yang demikian inilah yang disebut kebablasan demokrasi.
“Bu Mega, kalau masalah demonstran yang menciptakan kerusakan, ya bisa diusut toh,” ujar Bagas kepada Suarasumsel.Id.
Ia mengatakan, Megawati perlu kembali mengingat apa yang diberbuat selama memimpin negara.
Jika dibandingkan dengan kerusakan fasilitas umum saat aksi, justru banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tanda tangan kebijakan para penguasa.
“Lihat saja, kebijakan yang malah berdampak pada kerusakan alam lingkungan. Izin investasi diobral, dan bagaimana pencapaiannya,” tanya Bagas.
TERPOPULER
