Infografis
Suara.com - Penguasaan TNI di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua dicurigai berhubungan dengan perusahaan tambang.
Menanggapi itu, Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengatakan tidak ada perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membantu perusahaan tambang.
Suriastawa menegaskan, pasukan TNI memiliki tugas untuk mengamankan masyarakat di suatu wilayah yang mendapat tekanan dari ancaman separatis bersenjata.
Terlebih, hal tersebut tertuang dalam surat tugas yang diterima oleh pihaknya dari Jokowi.
"Setahu saya sih surat perintahnya dari presiden tidak ada begitu. Perintah ke kita itu adalah mengatasi separatis yang dilaksanakan oleh KKSB saat terjadi pembantaian karyawan Astaka Karya, dasarnya itu," kata Suriastawa saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Suriastawa pun membantah kalau keberadaan TNI di Hitadipa seolah-olah untuk membantu pembukaan lahan bagi perusahaan tambang.
Ia menegaskan, pasukan TNI yang dikirimkan ke daerah tersebut sama sekali tidak berurusan dengan tambang.
"TNI itu enggak tahu tambang, opo tambang itu taunya perang. Yang jelas tahunya di sana setiap hari kita kejar KKSB, kejar OPM," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Tim Kemanusiaan untuk Papua, Ambrosius Mulait menduga hadirnya anggota TNI dalam jumlah banyak di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua tidak terlepas dari kepentingan pembangunan perusahaan tambang.
Baca Juga: Duduki SD dan SMP di Papua Sebagai Markas, TNI: Memang Sudah Tak Dipakai
Pola tersebut biasa dilakukan ketika sebuah perusahaan besar yang hendak mengosongkan lahan.
