Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan pendapatan DKI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sebesar Rp 48,1 triliun. DPRD Menganggap angka yang diajukan ini terlalu tinggi.
Usulan Anies ini tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021 yang disusun Pemprov dan DPRD.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai, target pendapatan yang diusulkan Anies itu sulit untuk dicapai di tengah kondisi pandemi Covid-19.
"Terlalu optimistik bagi Pemprov DKI untuk bisa pendapatannya sampai Rp 48 triliun lebih. Ini situasi corona, lho. Itu tidak realistis," ujae Jhonny saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2020).
Jhonny menyebut kejadian target pendapatan tak sesuai target pernah terjadi saat masa awal kepemimpinan Anies di tahun 2017. Padahal, saat itu situasi ekonomi sedang bagus.
"Pada tahun 2017, kalau tidak salah tidak bisa tercapai jauh, padahal ekonomi saat itu masih bagus. Nah, apalagi sekarang dengan situasi corona. Memangnya gampang? Kalau begitu dari mana sumber pendapatannya?" tanya Jhonny.
Wakil Ketua Badan Anggaran Mohamad Taufik juga sepakat dengan Jhonny.
Ia juga menyebut usulan pendapatan yang diajukan Anies masih terlalu tinggi. Ia menyebut dalam data realisasi produk domestik regional bruto (PDRB) DKI, pada kuartal II-2020 minus 8,22 persen year on year (yoy).
Karena itu, ia menilai sulit memenuhi target itu di tengah kondisi perekonomian yang tidak stabil.
Baca Juga: Virus Flu Babi H1N2 Menular ke Manusia di Kanada
"Perekonomian saat ini menjadi yang terendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Kita harus realistis, jangan menghayal. Kita mau pertanyakan ini target itu akan dicapai dari mana," jelasnya.
