Infografis
"Jika kedua isu tersebut (Covid-19 dan pemulihan ekonomi) secara intens diangkat terus, tentu saja alam bawah sadar mereka akan tergerak karena menyangkut jaminan kesehatan dan kesejahteraan setiap warga di daerah yang menggelar Pilkada," ungkapnya.
Reza berharap, Pilkada 2020 bisa meningkat partisipasinya, sehingga pemimpin di daerah yang terpilih nanti, memiliki kapasitas dan komitmen untuk menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Ia menambahkan, merujuk survei Exit Poll Nasional Pilpres AS yang dilakukan Edison Research dengan sampel 2.915 responden setelah mencoblos, mereka ditanya isu penting apa yang membuat mereka harus datang untuk berpartisipasi dalam Pilpres AS 2020.
"Sebagian besar responden warga AS menjawab, topik ekonomi dengan jumlah 34 persen menjadi topik terpenting yang menjadi alasan mereka menentukan presiden. Kemudian ada kesetaraan ras sebanyak 21 persen, pandemi Covid-19 dipilih 18 persen responden, dan sebanyak 11 persen memilih topik keamanan ketertiban serta kesehatan," ujar Reza.
Melalui pilpres AS awal November ini dan Pemilu Legislatif di Korea Selatan 15 April 2020 lalu, sambung dia, ada banyak hal yang bisa dioptimalkan Indonesia agar Pilkada demokratis, sehat dan aman Covid-19 bisa terwujud.
Reza mencontoh, Komisi Pemilihan Umum Korea Selatan (NEC) menerbitkan kode perilaku pemilih untuk mencegah agar pemilu tindak menjadi kluster penyebaran Covid-19. Aturan itu, kata dia, wajib dipatuhi jika masyarakat ingin menggunakan hak suaranya.
"Di Korsel, pemilih harus memakai masker saat mengantre di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilih yang memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius akan diamankan ke ruangan khusus. Pemilih wajib menjaga jarak satu sama lain minimal satu meter. Warga harus menggunakan sarung tangan plastik saat akan memilih. Setelah selesai memilih, sarung tangan dibuang ke tempat sampah khusus, dan protokol itu yang juga sudah diatur dalam regulasi Pilkada 2020 di Indonesia," urainya.
KPU Korsel memberikan pilihan bagi warga bisa menggunakan hak suara pada 10 dan 11 April. Padahal, pemilu sebenarnya berlangsung pada Rabu, 15 April.
Mengutip pemaparan Senior Program Manager International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Adhy Aman dalam sebuah pemberitaan, ia mengatakan, di pileg Korsel siapa saja berhak memilih di TPS manapun. Pemungutan suara dibuat lebih cepat dan syarat tidak kaku untuk mengurangi kerumunan orang saat hari-H Pemilu.
Baca Juga: Kemendagri Minta Gubernur Ingatkan Paslon untuk Pakai Masker saat Kampanye
"Beban kerumunan berkurang, karena hasilnya 25 persen pemilik hak suara memilih di tanggal 10 atau 11," ujarnya.
