Infografis
Anggota Fraksi PSI DKI Jakarta, Anthony Winza, mengatakan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD berencana menyelesaikan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021 pada 20 November 2020. Prosesnya berjalan paralel dan tumpang tindih dengan pembahasan APBD Perubahan tahun 2020.
Sehingga waktu yang tersedia sangat sempit. Salah satu akibatnya adalah durasi pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2021 di tingkat komisi dikebut hanya sekitar dua hari.
“Penyerahan dokumen KUA PPAS tahun 2021 oleh Pemprov DKI terlambat 4 bulan dari yang seharusnya, sehingga jadwal pembahasan disusun serba terburu-buru. Perlu diingat bahwa DPRD bukan tukang stempel," ujar Anthony kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).
Anthony mempertanyakan mengapa Anies tak kunjung menyerahkan dokumen tersebut. Namun ia menilai hal ini sebagai bukti mantan Mendikbud itu tak bisa mengelola uang rakyat.
"Saya tidak tahu mengapa Pemprov DKI menunda-nunda penyerahan dokumen KUA-PPAS 2021. Ini menandakan bahwa Pak Anies sebagai Gubernur tidak taat aturan dalam mengelola uang rakyat,” jelasnya.
