Gugat Pilkada 2020, Busyro Dkk Khawatir Pemerintah Sengaja Lambatkan Sidang

Suara.com - Sejumlah tokoh yang menggugat terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta meminta percepatan persidangan atau speedy trial. Sebab, alasannya mereka khawatir ada upaya penghambatan proses persidangan. 

Kuasa hukum penggugat Muhammad Syahputra Sandiyudha mengungkapkan pihaknya mengajukan permohonan itu kepada majelis hakim dalam sidang perdana yang digelar Kamis (19/11/2020). Mereka ingin proses sidang dipercepat agar tidak melebihi waktu pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020. 

Menurut Syahputra, majelis hakim akan memutuskan soal speedy trial itu pada 26 November mendatang sembari meminta kesepakatan dari tergugat yakni DPR RI, Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Bawaslu dan DKPP. 

"Tadi majelis hakim membuka peluang dengan kita bercerita bahwa adanya kepentingan umum yang kita perjuangkan yaitu penyebaran pandemi virus corona ini maka itu dimungkinkan dengan kesepakatan kedua belah pihak," kata Syahputra di PTUN Jakarta, Kamis. 

Namun di sisi lain, Syahputra khawatir kalau tim tergugat justru malah berupaya untuk menghambat proses sidang berjalan dengan cepat. 

"Kami juga tadi menduga atau khawatir ada semacam upaya untuk sengaja menghambat-hambat proses sidang secara cepat dan itu pun tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi, cuma itu kembali ke politicalwill pemerintah," tuturnya. 

Meski demikian ia meminta publik untuk melihat keputusannya nanti. Apabila ada upaya tersebut maka pemerintah menunjukkan sikapnya yang tertutup terhadap masukan dari masyarakat untuk menunda Pilkada Serentak 2020. 

"Kita bisa menilai pemerintah bersama-sama dari apa yang pemerintah nanti lakukan."

Sebelumnya, sejumlah tokoh dari berbagai elemen menggugat pemerintah, DPR, dan KPU atas keputusan melanjutkan proses Pilkada Serentak 2020 dalam masa darurat penanggulangan pandemi Covid-19. 

Dengan menunjuk kantor hukum Lokataru, mereka mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah ke PTUN. Mereka menilai pemerintah, DPR dan KPU telah sengaja mengabaikan desakan dan saran yang disampaikan sejumlah ilmuwan, lembaga atau organisasi masyarakat yang meminta untuk menunda proses Pilkada selama pandemi masih belum tertanggulangi dengan baik. 

Gugatan tersebut terdaftar di website PTUN Jakarta dengan Nomor 203/G/TF/2020/PTUN.JKT. Adapun penggugat yang terdaftar ialah:

1. Muhammad Busyro Muqoddas
2. Ati Nurbaiti
3. Elisa Sutanudjaja
4. Dr Irma Hidayan, S.FIL
5. Atnike Nova Sigiro

Pihak Tergugat: 

1. Komisi II DPR
2. Menteri Dalam Negeri
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)