Pun ruang penegakan hukum dan kamtibmas, sepantasnya masih dilaksanakan oleh Polri. Upaya penanganan pengendalian situasi keamanan dan ketertiban masyarakat semestinya juga dilakukan oleh kepolisian.
Maka itu, Hussein menilai TNI belum bisa bertindak kalau tidak ada keputusan politik negara sesuai UU TNI. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU TNI, pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang hanya mungkin dilakukan jika sudah ada keputusan politik negara.
"Dalam kerangka menjaga keamanan dalam negeri pelibatan TNI sifatnya adalah perbantuan kepada Kepolisian. Sehingga, TNI tidak bisa bergerak sendiri harus tetap dalam kerangka perbantuan ke polisi," katanya.
