alexametrics

ULMWP Deklarasikan Pemerintahan Sementara, DPR: Papua Tetap NKRI

Agung Sandy Lesmana | Novian Ardiansyah
ULMWP Deklarasikan Pemerintahan Sementara, DPR: Papua Tetap NKRI
Aksi ULMWP saat KTT Melanesia Spearhead Group di Kepulauan Solomon. [Jubi]

"Polri dan TNI sebagai garda penjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin menegaskan bahwa Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegasan itu merupakan tanggapan dirinya selaku Pimpinan DPR terkait Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara.

"Papua tetap NKRI," ujar Azis singkat saat dihubungi Suara.com, Selasa (1/12/2020).

Terkait klaim ULMWP soal pemerintahan sementara West Papua, Azis meminta kepada pemerintah mengambil tindakan melalui TNI-Polri untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Baca Juga: 11 Tuntutan 1 Desember Rakyat Papua: Referendum hingga Cabut Omnibus Law!

"Polri dan TNI sebagai garda penjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Diketahui, pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020.

ULMWP adalah koalisi dari berbagai faksi politik yang berjuang untuk kemerdekaan selama bertahun-tahun.

Menurut keterangan tertulis yang diterima ABC Indonesia dari ULMWP, pembentukan pemerintah sementara dalam penantian ini bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat, untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Pemerintah ini nantinya yang akan memegang kendali di Papua dan menyelenggarakan pemilu yang demokratis di sana.

Baca Juga: Umumkan Republik Papua Barat, Benny Wenda Jadi Presiden Sementara

Langkah pembentukan pemerintah sementara ini sekaligus merupakan penolakan langsung apa yang disebut ULMWP sebagai "usaha Jakarta untuk memperpanjang status otonomi khusus di Papua.

Komentar