Infografis
Suara.com - Penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya membuka peluang untuk melakukan penjemputan paksa terhadap ketua panitia acara pernikahan putri Rizieq Shihab, Haris Ubaidillah. Upaya penjemputan paksa itu akan dilakukan jika Haris kembali mangkir dari panggilan kedua penyidik hari ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Haris sebagai saksi terkait kasus dugaan pelangggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Rizieq, Syarifah Najwa Shihab. Namun, hingga kekinian yang bersangkutan tak kunjung hadir memenuhi panggilan penyidik untuk yang kedua kalinya.
"Sampai dengan saat ini belum hadir atau belum bisa memberikan klarifikasi ke penyidik untuk ketidakhadiran. Tapi kita masih menunggu, karena masih ada waktu," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Menurut Yusri, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penjemputan paksa kepada Haris bila kembali mangkir dari panggilan penyidik.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi; Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
"Ada aturan dalam KUHAP ya, ketika tidak ada (mangkir dua kali) nanti akan kita panggil dengan langsung membawa surat ke sini," katanya.
Pasal Berlapis
Penyidik Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya telah meningkatkan status perkara kasus dugaan pelangggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan putri Rizieq dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini penyidik mempersangkakan calon tersangka dengan pasal berlapis.
Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik mempersangkakan calon tersangka dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga: Sambangi Rumah Habib Rizieq Antar Surat Panggilan, Polisi Diceramahi Massa
Pasal 93 itu sendiri berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.
