REGIONAL:
Suara.com - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dukungan pemerintah terhadap perburuan koruptor di kalangan pemerintah. Mahfud tak keberatan jika KPK mengamankan dua menteri yang terlibat korupsi.
Hal itu disampaikan oleh Mahfud MD melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd.
Mahfud menegaskan, pemerintah mendukung langkah KPK dalam menangkap para pelaku korupsi di kalangan pemerintahan.
"Pemerintah mendukung langkah-langkah KPK menangkap dan memburu para koruptor di institusi-institusi pemerintah, termasuk di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Sosial, OTT Pemda, dan lain-lain," kata Mahfud seperti dikutip Suara.com, Minggu (6/12/2020).
Mahfud menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal meminta agar KPK, Kejagung dan Polri tidak rikuh memerangi korupsi.
Namun, Mahfud memberikan syarat khusus bagi KPK yang hendak menangkap pelaku korupsi di institusi pemerintahan.
"Sejak awal presiden sudah meminta agar KPK, Kejagung dan Polri tidak rikuh memerangi korupsi, asalkan benar dan profesional," ungkap Mahfud.
Mengakhiri cuitannya, Mahfud MD menyampaikan dukungan terhadap KPK yang berhasil mengungkap korupsi.
"Bravo, KPK," tuturnya.
Dua Menteri Jokowi Terlibat Korupsi
Dua menteri di jajaran kabinet kerja Jokowi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo ditangkap dalam OTT KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Rabu (25/11/2020) usai melakukan kunjungan di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Edhy Prabowo diduga melakukan korupsi perizinan ekspor benih lobster (benur).
Dalam OTT itu, KPK sempat mengamankan sebanyak 17 orang. Namun, dalam gelar perkara yang dilakukan penyidik antirasuah dan pimpinan hanya tujuh orang yang ditetapkan tersangka termasuk Edhy.
Edhy menjadi tersangka bersama enam orang lainnya yakni stafsus Menteri KKP, Safri; Pengurus PT ACK, Siswadi; staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih; dan pemberi suap Direktur PT DPP, Suharjito. Kemudian, Andreau Pribadi Misata selaku stafsus Menteri KKP dan Amiril Mukminin pihak swasta.
Selanjutnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bansos Covid-19.
Politisi Partai PDI Perjuangan itu diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos.
Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp 17 miliar. Sebanyak Rp 8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.
Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp 8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.
Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.
TERPOPULER
