Menolak Gratifikasi, KPK Beri Penghargaan ke Tiga Pelayan Publik

Rabu, 09 Desember 2020 | 03:05 WIB
Menolak Gratifikasi, KPK Beri Penghargaan ke Tiga Pelayan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tiga penghargaan kepada tiga pelapor gratifikasi dari tiga instansi pemerintah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/12/2020). [Suara.com/Welly]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Teman Wahyu pun, memberikan saran agar Wahyu melaporkan cek itu kepada KPK. Wahyu saat itu, juga menyempatkan ke Bank apakah benarbceknitu berisi uang Rp 100 juta.

"Setelah mengetahui bahwa cek tersebut bisa dicairkan, Wahyu kemudian melaporkan penerimaan tersebut dan menitipkan uang tersebut kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) PT KCI serta menyampaikan laporan tersebut sebagai laporan gratifikasi," tuturnya.

Maka itu, Nainggolan menyebut bahwa melaporkan gratifikasi membutuhkan suatu integritas yang tinggi. Apalagi, Wahyu dihadapkan dalam dilema berada dalam kondisi membutuhkan uang itu.

Selanjutnya, penerima penghargaan kedua oleh Budi Ali Hidayat selaku Penghulu dari KUA Cimahi Tengah, Jawa Barat. Kisah Ali juga cukup menarik. Ia mengaku sering menerima gratifikasi dari setiap memberikan layanan kepada masyarakat sebagai tanda terima kasih atas Pelayanan yang diberikan Budi.

"Merasa sudah menerima gaji dari negara dan penerimaan tersebut merupakan sesuatu yang salah, sehingga Budi melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK," ucapnya.

Nainggolan menyampaikan bahwa Budi pernah tidak dapat menolak pemberian gratifikasi itu. Namun, Budi selalu berinisiatif dengan melaporkan atas pemberiannya itu kepada KPK melalui aplikasi GOL dalam waktu 30 hari kerja dari tanggal penerimaan.

Nainggolan mengatakan Budi sudah melaporkan dugaan gratifikasi atas penerimaannya itu, sebanyak 64 laporan kepada KPK. Dan 24 penolakan penerimaan secara langsung.

"Total Laporan yang telah dilaporkan adalah sebanyak 88 laporan terdiri 64 laporan penerimaan dan 24 laporan penolakan dengan total nilai gratifikasi sebesar Rp16 juta dan yang ditetapkan menjadi milik negara sebesar Rp13,5 juta," kata dia.

Sehingga, kata Nainggolan, Budi menjadi pelapor dengan frekuensi melaporkan gratifikasi terbanyak sepanjang 2019 - 2020.

Baca Juga: Resmi Jadi Tersangka, Baliho Bergambar Juliari Batubara Dicopot

"Praktik pemberian dari pihak penyelenggara acara pernikahan yang diluar dari ketentuan Permenag di atas masih dijadikan suatu kebiasaan yang seolah-olah dibenarkan, padahal pemberian tersebut merupakan gratifikasi illegal bagi petugas pencatat pernikahan atau penghulu," tutur Nainggolan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI