Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan berkas penyidikan tersangka Eks anggota Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI, Rizal Djalil.
Selain Rizal, penyuapnya Komisaris PT Minarta Dutahutama, Leonardo Jusminarta Prasetyo (LJP) berkas penyidikannya juga mulai dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.
Keduanya merupakan tersangka dalam kasus suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2017 -2018.
"Hari ini, tim Penyidik KPK melaksanakan Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka RIZ (Rizal Djalil) dan LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo) kepada tim JPU KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (10/12/2020).
Ali menyebut penahanan Rizal dan Leonardo kini menjadi kewenangan Jaksa KPK. Mereka akan ditahan 20 hari terhitung hari ini, sampai dengan 29 Desember 2020.
Ali mengatakan Jaksa KPK kini tengah menyusun surat dakwaan selama 14 hari, untuk nantinya kedua tersangka akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.
"Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Selama proses penyidikan telah diperiksa 61 orang saksi," ujar Ali.
Belum lama ini, Rizal dan Leonardo baru dilakukan penahana oleh KPK dalam kasus suap air minum, pada Kamis (3/12/2020). Keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka sejak Rabu (29/7/2019) lalu.
Dalam perkara ini, Djalil terbukti menerima suap dari Leonardo mencapai 100 dollar Singapura. Uang itu diterima Rizal melalui perantara keluarganya.
Uang suap diterima Rizal diduga berkaitan dengan proyek air minum. Dimana proyek Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria memiliki pagu anggaran sebesar Rp79,27 miliar.
Baca Juga: KPK Wanti-wanti Semua Pemenang Pilkada 2020 Tidak Korupsi
Rizal pun diduga meminta proyek kepada petinggi SPAM KemenPUPR agar proyek itu dapat dikerjakan oleh perusahaan milik Leonardo.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Rizal Djalil disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
Sementara, Leondardo disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
