Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DRPD Jakarta Mohamad Taufik buka suara soal kejadian walkout seluruh anggota dewan saat rapat paripurna Senin (14/12/2020). Taufik mendukung sikap anggota dewan yang menyueki fraksi PSI saat membacakan pandangan umum.
Taufik mengatakan tindakan itu merupakan bentuk koreksi terhadap sikap PSI yang belakangan menuai kontroversi. Sebab fraksi paling muda di Kebon Sirih itu menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD padahal saat pembahasan tak melakukan protes.
Belakangan perbedaan sikap PSI itu dinilai terjadi karena ada campur tangan dari DPW PSI DKI. Menurut Taufik seharusnya apa yang menjadi sikap fraksi didukung oleh partai.
"Saya kira ini bagian dari koreksi karena fraksi itu kepanjangan tangan partai, mestinya suara fraksi adalah suara partai," ujar Taufik di gedung DRPD Jakarta, Senin (14/12/2020).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan seharusnya fraksi memiliki wewenang lebih di lingkup DPRD. Jika ada pandangan antara partai dengan anggotanya yang ada di DPRD, maka seharusnya partai bisa mendengar anggota dewannya.
"Jangan fraksinya bersuara A kemudian partainya bersuara B akhirnya mana yang dipegang ini kan bagian dari koreksi aturannya begitu aturannya adalah fraksi perpanjangan tangan partai," tuturnya.
Taufik juga menyebut fraksi lain selain PSI tidak bekerja sama dalam melakukan walkout ini. Mereka secara spontan mengikuti tindakan fraksi Golkar yang bertindak keluar ruangan lebih dulu.
"Ya spontan saja atraksi semua keluar," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, seluruh anggota DPRD Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna, Senin (14/12/2020). Alasannya, mereka tak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Baca Juga: Ogah Dengar Pendapat PSI, Seluruh Anggota DPRD DKI Walkout Saat Paripurna
Rapat paripurna kali ini beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015.
Awalanya saat giliran PSI menyampaikan pandangan, anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Ia meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Hal ini menyinggung kejadian PSI yang menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 karena disebut ada kenaikan gaji. PSI padahal awalnya dalam rapat tidak memprotes kebijakan itu.
Menanggapi hal ini, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
