Infografis
Awalanya saat giliran PSI menyampaikan pandangan, anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Ia meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Hal ini menyinggung kejadian PSI yang menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 karena disebut ada kenaikan gaji. PSI padahal awalnya dalam rapat tidak memprotes kebijakan itu.
Menanggapi hal ini, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
Begitu keluar, Jamaludin mengaku khawatir jika tak ada mandat, maka pandangan fraksi PSI bisa saja berubah lagi. Terlebih lagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mereka melakukan campur tangan atas pandangan fraksi.
"Saya tidak mau mereka tanpa mandat, partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," jelasnya.
Ia juga menyayangkan PSI hanya berani membuka pandangannya kepada media massa. Padahal, kata Jamaluddin, seharusnya anggota dewan menyampaikannya di agenda paripurna.
"Bantah-bantahan lagi di media. Kalo gentle jangan di media, orangnya temuin datengin, berkelahi berkelahi saya siap. Karena apa, saya gak suka dibilang rampok di media," pungkasnya.
Baca Juga: Ogah Dengar Pendapat PSI, Seluruh Anggota DPRD DKI Walkout Saat Paripurna
Akhirnya PSI membacakan sendiri pandangan fraksinya tanpa didengar anggota DPRD kecuali pimpinan rapat dan Wagub Ahmad Riza Patria yang hadir. Lalu setelah PSI selesai, anggota dewan yang keluar kembali lagi ke ruang paripurna.
