Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan tidak hanya sekadar mencari sosok pengganti dua mantan menterinya di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Sosial yang belakangan ditangkap KPK karena korupsi. Lebih dari itu, Jokowi diminta merombak keseluruhan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Analis Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kepalang tanggung apabila Jokowi hanya mencari pengganti Edhy Prabowo maupun Juliari P. Batubara. Sebab melihat dari kinerja kabinet satu tahun berjalan, banyak menteri yang dirasa perlu diganti karena tidak memuaskan.
"Jangan hanya mengganti dua pos menteri kosong tersebut. Tapi juga mesti ganti menteri yang nir-prestasi," kata Ujang kepada Suara.com, Senin (21/12/2020).
Sebelumnya, Ujang sekaligus menanggapi ihwal isu kencang adanya perombakan kabinet atau reshuffle pada Rabu Pon yang merupakan weton dari Presiden Joko Widodo. Menurut Ujang hal tersebut kemungkinan besar bisa terjadi.
Diketahui, Rabu Pon jatuh pada Rabu, 23 Desember 2020 pekan ini. Sudah menjadi rahasia umum, jika Jokowi memang kerap mengambil keputusan penting saat Rabu Pon berdasarkan penanggalan Jawa.
"Bisa saja itu terjadi. Itukan terkait dengan kepercayaan Jokowi kepada hari baik yang bersandar pada penanggalan Jawa," kata Ujang.
Namun dikatakan Ujang, terlepas menunggu Rabu Pon atau tidak, perombakan kabinet memang seharusnya dilakukan Jokowi. Terlebih seiring ditangkapnya dua menteri oleh KPK, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.
Reshuffle dianggap perlu bukan saja karena dua pos kementerian tersebut kosong. Di sisi lain, kata Ujang, Jokowi perlu melakukan pergantian terhadap menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.
"Reshuffle harusnya dilakukan sejak dulu. Karena banyak kinerja menterinya yang memble dan tak berprestasi. Jadi reshuffle itu kebutuhan dan mendesak untuk mengganti menteri-menteri yang tak perform," kata Ujang.
Baca Juga: Bantah Terlibat Korupsi Bansos, Gibran: Silahkan Dikroscek ke KPK
