Infografis
Suara.com - Penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menuai cibiran. Pangkalnya, latar belakang Budi yang bukan dari bidang kesehatan menjadi tanda tanya, apakah ia mampu memimpin Kementerian Kesehatan.
Apalagi saat ini diketahui pekerjaan rumah Kemenkes sangat berat karena harus mengurus persoalan pandemi Covid-19.
Terkait hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut menyoroti langkah Presiden Jokowi menunjuk Budi. Ia memandang latar belakang Budi yang tidak ada kaitan dengan kesehatan menjadi daya tarik.
Kendati begitu, Mardani mengatakan publik harus memberi kesempatan kepada Budi membuktikan kemampuan dan kinerjanya membawahi Kemenkes dalam 100 hari kerja.
"Menkes tidak berlatang belakang kedokteran atau medis juga menarik. Beri kesempatan 100 hari ini untuk bekerja," kata Mardani kepada Suara.com, Rabu (23/12/2020).
Diketahui, Menteri Kesehatan yang baru ditunjuk Presiden Joko Widodo, Budi Gunadi, diharapkan mampu memiliki gaya kepemimpinan berbeda dalam mengurus kesehatan.
Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengingatkan bahwa mengatasi persoalan kesehatan sangat berbeda dengan mengurus perusahaan.
Pernyataan itu sekaligus menanggapi latar belakang Budi Gunadi yang bukan dari profesi tenaga kesehatan dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Menurut Hermawan, latar belakang itu yang menjadi kelemahan ditunjuknya Budi sebagai Menkes menggantikan Terawan Agus Putranto.
"Ada kelemahan iya dari segi kesehatannya. Tapi kita berharap beliau punya potensi lebih, asal tidak mengelola seperti BUMN. BUMN, seperti korporasi orientasinya pada profit. Sementara kesehatan pada humanism dan quality of life yang tidak ada hubungannya dengan profit. Ini yang harus disesuaikan dengan gaya kepemimpinan beliau ke depan," papar Hermawan saat dihubungi suara.com, Selasa (22/12/2020).
Baca Juga: Kekayaan Enam Menteri Baru Jokowi, Harta Gus Yaqut Tak Sampai Rp1 Miliar
Diakui Hermawan, Budi yang juga dikenal sebagai banker dan pengalamannya di BUMN, dinilai bisa mengatasi dalam pengelolaan vaksin Covid-19 juga koordinasi lintas departemen.
