Suara.com - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki pilihan yang cukup membentuk kabinet. Pasalnya kata Ray, orang-orang partai politik masih mendominasi di kabinet menteri Jokowi.
"Makin terlihat lebih nyata bahwa presiden seperti tidak memiliki pilihan yang cukup untuk membentuk anggota kabinetnya sendiri. Dominasi partai tetap dipertahankan, hanya posisinya sedikit berubah," ujar Ray kepada Suara.com, Kamis (24/12/2020).
Terkait perombakan menteri, Ray menganggap, Jokowi belum sepenuhnya bisa melepas dominasi koalisi parpol.
"Presiden belum sepenuhnya bisa berdiri tegak di hadapan partai politik koalisinya," ucap dia.
Dengan begitu kata Ray, perubahan anggota kabinet tersebut tidak dengan sendirinya mendatangkan angin perubahan di mana presiden terlihat sepenuhnya menguasai anggota kabinetnya.
"Kelemahan anggota kabinet yang berasal dari partai ini adalah pengabdian kepada dua kepala sekaligus. Satu kepada presiden, yang lainnya kepada partai. Apa artinya? Kemungkinan masalah yang dihadapi pak Jokowi akan sama yakni mengelola anggota kabinet yang loyalitasnya terbagi," ucap dia.
Karena itu kata Ray percepatan yang diharapkan belum akan terwujud lebih baik dari anggota kabinet sebelumnya. Terlebih anggota kabinet dari partai akan merasan nyaman karena mendapat perlindungan dari parpolnya.
"Oleh karena itu percepatan atau akselerasi seperti harapan pak Jokowi, belum tentu akan terwujud lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih-lebih anggota kabinet dari partai akan merasa lebih nyaman karena mereka dilindungi oleh parpolnya masing-masing," ucap dia.
Sehingga kata Ray, ukuran kinerja bukan lagi tolak ukur utama mereka dipertahankan atau digeser, tapi pada aspek kedekatan dan dukungan parpol masing-masing. Pasalnya, selama masih ada dukungan yang parpol yang kuat, posisi anggota kabinet tidak akan tergeser.
"Itulah sebabnya, sekalipun telah berulangkali presiden menyatakan kedongkolannya akan kinerja menterinya, para menteri tetap santai menghadapinya," tutur Ray.
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) itu mencontohkan posisi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tak terkena reshuffle meski banyak desakan .
"Selama dukungan partai politik kuat menopang mereka, ancaman atas posisi mereka tidak akan tergoyahkan. Dalam pandangan inilah mengapa menkumham misalnya, sekalipun telah berulangkali diminta agar direshuffle presiden, tetap tak diganti-ganti," kata Ray.
Tak hanya itu, Ray juga menilai antusiasme masyarakat melihat perombakan kabinet Indonesia Maju, tidak terlalu positif, sekalipun tidak negatif. Masyarakat kata dia, seperti menunda selebrasi optimisme bahwa akan ada perubahan yang lebih maju dan brilian.
"Sambutannya datar saja, sekalipun nama-nama yang ditetapkan cukup populer di kalangan masyarakat. Absennya kemandirian presiden dalam hal menentukan komposisi kabinet menjadi faktor lambannya optimisme publik dibangkitkan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik enam orang menteri baru dan lima orang wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/12/2020).
TERPOPULER
