Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon mendesak agar Maklumat Polri berisi larangan masyarakat memasang simbol dan atribut FPI dicabut.
Melalui akun Twitter miliknya @fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal idham Aziz sudah kebablasan.
Ia juga menilai larangan tersebut merupakan bentuk sikap anti demokrasi.
"Maklumat kebablasan dan anti demokrasi. Harus dicabut!" kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Sabtu (2/1/2021).
Fadli Zon menyebut, maklumat tersebut hanya akan memperburuk citra institusi Polri.
Bahkan, maklumat tersebut juga dapat dianggap sebagai penghambat demokrasi dan penegakan HAM.
"Maklumat ini hanya akan memperburuk citra Polri dan bisa dianggap sebagai penghambat demokrasi dan penegakan HAM. Memang seharusnya dicabut," tegas Fadli Zon.
Semua Tentang FPI Dilarang
Setelah pembubaran Front Pembela Islam (FPI), Kepala Kepolisian Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Maklumat Kepala Kepolisian Indonesia Nomor: Mak/1/I/2021.
Maklumat ini tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) tertanggal 1 Januari 2020.
Maklumat itu dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersam (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220-4780/2020; M.HH 14.HH.05.05/2020; 690/2020; 264/2020; KB/3/XII/2020; 320/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
Untuk itu, guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan SKB, Azis mengeluarkan maklumat agar masyarakat tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
Kemudian masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan, simbol dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan melanggar hukum.
"Mengedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk / banner, atribut, pamflet dan hal lainnya terkait FPI," katanya.
Masyarakat diminta agar tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui situs internet maupun media sosial.
TERPOPULER
