REGIONAL:
Suara.com - Isu pemerintah akan memungut pajak dari pulsa dan token listrik menjadi polemik beberapa waktu terakhir. Kritik bermunculan, sampai akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluruskan informasi yang berkembang.
Kritik atas rencana negara memungut pajak dari pulsa dan token listrik, antara lain diutarakan oleh mantan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain.
Dia mengatakan, "Peraturan menteri keuangan yang baru tahun 2021. Beleid baru, tarik pajak. Token listrik, kartu perdana, voucher, kena PPN dan penjualan pulsa kena PPH. Pemerintah dapat uang masuk baru, rakyat dapat tambahan beban hidup. Bravo. Sabar. Jangan tangisi nasib," kata Tengku Zulkarnain, Sabtu (30/1/2021).
Menanggapi polemik yang muncul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tidak ada pungutan pajak baru untuk pulsa, voucer, dan token listrik menyusul penerbitan Peraturan Menteri Keuangan 06/PMK.03/2021.
"Selama ini PPN dan PPh atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer sudah berjalan. Jadi tidak ada pungutan pajak baru," kata Sri Mulyani melalui akun instagram @smindrawati.
Menurut Sri Mulyani, ketentuan yang tertuang dalam PMK 06/2021 itu tidak berpengaruh terhadap harga pulsa/kartu perdana, token listrik, dan voucer.
Menkeu menjelaskan ketentuan itu bertujuan menyederhanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pulsa/kartu perdana, token listrik dan voucer serta untuk memberikan kepastian hukum.
Adapun penyederhanaan pengenaannya yakni pungutan PPN untuk pulsa/kartu perdana, dilakukan penyederhanaan pungutan PPN sebatas sampai pada distributor tingkat II (server).
"Sehingga distributor tingkat pengecer yang menjual kepada konsumen akhir tidak perlu memungut PPN lagi," kata Sri Mulyani.
Untuk PPN token listrik, PPN tidak dikenakan atas nilai token, namun hanya dikenakan atas jasa penjualan/komisi yang diterima agen penjual.
Untuk voucer, PPN tidak dikenakan atas nilai voucer karena voucer adalah alat pembayaran setara dengan uang.
PPN, kata Sri Mulyani, hanya dikenakan atas jasa penjualan/pemasaran berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual.
Sementara itu, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikreditkan atau dikurangkan dalam SPT tahunannya.
"Jadi tidak benar ada pungutan pajak baru untuk pulsa, kartu perdana, token listrik dan voucer," ucap Sri Mulyani yang ditulis menggunakan huruf kapital.
Menkeu kembali menegaskan pajak yang masyarakat bayar juga kembali untuk rakyat dan pembangunan.
"Kalau jengkel sama korupsi, mari kita basmi bersama," kata Menkeu Sri Mulyani.
TERPOPULER
