Jokowi Evaluasi PPKM, Epidemiolog Sebut Sejak Awal Tidak Efektif

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM yang telah berjalan tidak efektif dalam menurunkan penularan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menyebut kalau PPKM tidak akan pernah efektif diterapkan dalam kondisi penularan Covid-19 sekarang ini. Dicky menjelaskan bahwa PPKM itu sebenarnya sudah tidak efektif karena bentuknya seperti PSBB yang telah dimodifikasi dengan lebih longgar.

"Yang sudah kita lihat kasus-kasus di Indonesia tidak efektif, walaupun ada tapi tidak signifikan," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Senin (1/2/2021).

Kemudian Dicky menerangkan bahwa penerapan PPKM ataupun PSBB itu dilakukan sebagai strategi tambahan yang sifatnya menunjang pelaksanaan tracing, testing dan treatment atau 3T. Akan tetapi dikarenakan 3T yang dijalankan selama ini belum optimal, maka kelangsungan PPKM pun tak akan berhasil.

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan PPKM pada pertengahan 2020 di mana angka kasus Covid-19nya belum setinggi saat ini.

"Upayanya udah enggak bisa untuk situasi ini. Kita PSBB sesuai regulasi," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.

Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1) lalu.

Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.

Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.

"Ada PPKM ekonomi turun, sebetulnya gak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini tidak," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1).

Karena itu, ia berpesan kepada jajarannya yang hadir untuk bisa membuat kebijakan dan penerapan yang terbaik bagi perekonomian dan usaha pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia. Cara ini, kata Jokowi, harus dipikirkan dengan matang.

"Tolong ini benar-benar dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula, ya memang formula standar itu gak ada, negara lain gak ada," jelasnya.

Beriringan dengan kebijakan yang sesuai, Jokowi minta mulai bulan Februari kegiatan vaksinasi digencarkan. Dengan demikian, Indonesia akan bisa mengendalikan pandemi dengan baik ke depannya.