Militer Myanmar Dakwa Aung San Suu Kyi Impor Walkie-talkie secara Ilegal

Suara.com - Aung San Suu Kyi didakwa mengimpor walkie-talkie ilegal setelah kudeta militer Myanmar, sebuah tuduhan yang dinilai absurd oleh sejumlah tokoh.

Menyadur ABC News, Kamis (4/2/2021) Kepolisian Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.

Pemimpin yang digulingkan tersebut akan ditahan hingga 15 Februari untuk dilakukan penyelidikan, menurut dokumen polisi.

Langkah tersebut menyusul kudeta militer pada hari Senin dan penahanan peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi dan pemimpin sipil lainnya.

Dakwaan polisi ke pengadilan terhadap wanita 75 tahun tersebut menjelaskan enam walkie-talkie ditemukan selama penggeledahan di rumahnya di ibu kota Naypyidaw. Radio itu diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin, katanya.

Dokumen tersebut meminta penahanan Suu Kyi "untuk memeriksa saksi, meminta bukti dan mencari penasihat hukum setelah menanyai terdakwa".

Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi mengajukan tuntutan terhadap Presiden Win Myint yang digulingkan karena melanggar protokol pencegahan penyebaran virus corona selama kampanye pemilihan November lalu.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilu dengan telak, tetapi pihak militer menuduh pemungutan suara diwarnai kecurangan.

David Mathieson, seorang analis independen yang telah mempelajari Myanmar selama 26 tahun, mengatakan kepada ABC News bahwa tuduhan baru terhadap Suu Kyi "sangat picik".

"Ini benar-benar tentang menghukumnya karena tuduhan kesalahan yang lebih besar," katanya.

"Maksudku, mencoba membuat seseorang memiliki walkie talkie yang tidak terdaftar hanyalah masalah teknis.

"Ini jauh lebih besar dan ini benar-benar didasarkan pada pembenaran penahanannya, dan jelas sangat jorok dan tidak jujur apa yang dilakukan junta militer itu."

Ketua Parlemen ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) untuk Hak Asasi Manusia, Charles Santiago, mengatakan tuduhan itu menggelikan.

"Ini adalah langkah absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," katanya dalam sebuah pernyataan.

Aksi protes menentang junta yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing mulai muncul di Myanmar.