Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang akan meminta DPR merevisi UU ITE apabila dianggap tidak bisa memihak keadilan.
Rocky Gerung mengatakan, UU ITE hanya merupakan alat kontrol terhadap oposisi. Jadi menurut dia pemerintah seharusnya terlebih dahulu memulihkan hak oposisi.
Hal itu yang kemudian mendasari Rocky Gerung menyebut bukan UU ITE yang seharusnya direvisi, tetapi cara berpikir Presiden Jokowi dan pemerintah secara keseluruhan.
"Dalam politik, Presiden Jokowi harus memperbaiki cara dia melangkah. Bukan dengan cara menyeponsori dinasti, Omnibus Law, korupsi di lingkaran dalam. Itu yang mesti diperbaiki, bukan sekadar ucapin UU ITE lalu semua simsalabim selesai," kata Rocky Gerung dikutip Suara.com pada Selasa (16/2/2021) dari video dalam saluran YouTube-nya.
"Ini lebih mendasar cara Jokowi, istana keseluruhan menghormati oposisi kan begitu, harus diaktifkan oposisi. Jadi Kalau katakan kita revisi UU ITE iya, tapi oposisi diserap ke istana, terus siapa yang mau bicara. Itu lah dimensinya," dia melanjutkan.
Pernyataan menohok itu ditimpali Hersubeno Arief yang bertanya apakah Rocky Gerung tidak melihat adanya semacam iktikad baik dari pemerintah mengingat belum lama ini Presiden Jokowi meminta warga untuk lebih aktif mengkritik pemerintah.
Namun, Rocky Gerung tampak tak sepakat. Pasalnya, hal semacam itu baru bisa dicapai apabila Presiden dan kekuasaan mengerti apa itu demokrasi.
Sampai-sampai, Rocky Gerung menyebut bukan UU ITE lah yang seharusnya direvisi, tetapi cara berpikir orang-orang di pucuk kekuasaan.
"Tapi kalau kekuasaan gak paham demokrasi percuma. Karena intelijen akan cari cara supaya memuaskan keinginan presiden agar opisisi tidak ada," tutur Rocky Gerung.
Baca Juga: Jokowi Mau Revisi UU ITE, Rocky Gerung: Cuma Tes Ombak, Palsu
"Presiden harus datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi buruk. Oleh sebab itu saya revisi cara berpikir, bukan UU yang direvisi," tegasnya.
Menyoal keberadaan UU ITE, menurut dia yang harus dilakukan sekarang ini adalah menganggap keberadan oposisi karena bagian dari demokrasi.
Namun dalam hal ini, Rocky Gerung agaknya menyangsikan pengetahuan Presiden Jokowi dan jajarannya terkait demokrasi.
"Kalau oposisi gak dianggap, UU ITE itu direvisi, ya orang ketawa lagi. Yang mesti direvisi isi kepala presiden sebagai kepala negara. Beliau salah mengartikan demokrasi," terang pengamat politik.
"Istana tidak paham demokrasi. Kalau paham problemnya, bukan sekadar UU ITE tapi aturan kebebasan politik, aturan threshold mesti dihilangkan," sambungnya.
Melihat Presiden Jokowi belakangan ini, Rocky Gerung menyebut kepala negara itu tengah berada di ujung kekhawatiran.
