alexametrics

Pemerintah Tetapkan DP 0 Persen, Rocky Gerung: Angin Surga, Jebakan?

Reza Gunadha | Aprilo Ade Wismoyo
Pemerintah Tetapkan DP 0 Persen, Rocky Gerung: Angin Surga, Jebakan?
Rocky Gerung tanggapi soal DP 0 persen (Youtube)

"Ini bukan kebijakan ketulusan, tapi dibelakang itu adalah analisis political economy" ujar Rocky.

Suara.com - Per 1 Maret 2021 nanti, pemerintah akan menerapkan DP 0 persen untuk masyarakat yang hendak membeli kendaraan bermotor baru.

Kebijakan tersebut ditanggapi oleh Rocky Gerung yang menyebut akan ada peluang munculnya masalah di balik kebijakan itu. 

Lewat sebuah video yang tayang di kanal Youtube Rocky Gerung Official, Jumat (19/2/2021), Rocky mempertanyakan maksud di balik kebijakan ini.

Menurutnya, kebijakan ini memang terkesan sangat populis dan menjadi angin segar bagi masyarakat. Namun demikian, menurut Rocky kebijakan ini justru angin puyuh bagi pemerintah.

Baca Juga: Kritik Isi Kepala Jokowi Direvisi, Rocky Gerung Mau Dilaporkan ke Polisi

"Jadi angin surga buat rakyat, buat konsumen, tapi angin puyuh buat pemerintah sebetulnya," ujar Rocky.

"Karena kena badai covid-19, badai ekonomi, angin puyuh itu masuk ke segala macam kementerian, lalu panik, lalu dicarikan angin surga buat rakyat untuk menghadapi angin puyuh itu tuh," lanjut Rocky.

Rocky Gerung tanggapi soal DP 0 persen (Youtube)
Rocky Gerung tanggapi soal DP 0 persen (Youtube)

Rocky mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dengan proposal pemerintah DP 0 persen. Ia mengaku belum bisa menduga apakah di balik kebijakan tersebut ada maksud baik atau justru jebakan.

"Jadi kita mesti ingatkan rakyat hati-hati dengan proposal pemerintah DP 0 persen dan seterusnya," ujar Rocky.

"Saya kira kita belum bisa menduga apa ini maksud baik apa maksud jebakan?" lanjutnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Bawa Nama Tuhan, Rocky Gerung: Menyerah dan Mundur Saja Bu

Lebih lanjut Rocky menilai kebijakan DP 0 persen tersebut bukanlah kebijakan yang dilandasi ketulusan untuk membantu rakyat. Menurutnya, ada analisis politik ekonomi di balik kebijakan tersebut.

Komentar