alexametrics

SE Kapolri Tersangka UU ITE Tak Ditahan, DPR: Jangan Dikesankan Terlambat

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah
SE Kapolri Tersangka UU ITE Tak Ditahan, DPR: Jangan Dikesankan Terlambat
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Covid-19 di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (19/2/2021). - (SuaraJogja.id/Hiskia Andika)

"Ya mungkin dengan adanya surat edaran tersebut jadi memudahkan memberi ketegasan mana-mana saja yang boleh proses gitu ya."

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Laksono, buka suara terkait Surat Edaran instruksi Kapolri soal tersangka kasus pelanggaran UU ITE tak ditahan jika sudah meminta maaf. Dave meminta agar hal ini jangan dikesankan sebagai langkah yang terlambat.

"Jadi jangan dibilang terlambat, ini kan memang prosesnya memang berjalan memang ada yang perlu diperbaiki namanya juga UU memang tidak permanen bisa selalu diubah diganti. Yang permanen itu UUD kan musti amandemen," kata Dave saat dihubungi Suara.com, Selasa (23/2/2021).

Dave menambahkan, dengan adanya SE Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif ini menghapuskan istilah pasal karet dalam UU ITE.

"Ya mungkin dengan adanya surat edaran tersebut jadi memudahkan memberi ketegasan mana-mana saja yang boleh proses gitu ya. Sehingga yang disebut pasal karet segala macam itu tidak ada lagi gitu," ungkapnya.

Baca Juga: Beda Perlakuan ke Habib Rizieq dan Ustaz Maaher, Tengku Zul: Gejala Apa Ini

Untuk revisi UU ITE kata Dave, memang perlu waktu yang cukup panjang. Sehingga misalnya dibuat trobosan semisal pedoman interpretasi dan SE untuk UU ITE, paling tidak bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat.

"Bukannya saya menolak, dan adanya pendoman atau SE ini memberikan kejelasan lah kepada masyarakat dan juga para penegak hukum untuk tidak memproses secara sembarangan," tuturnya.

SE Kapolri

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan tersangka kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak ditahan.

Khususnya, terhadap tersangka yang telah meminta maaf. Selain itu, kasus tersebut dinilai tidak berpotensi memecah belah masyarakat, mengandung unsur SARA, radikalisme dan separatisme.

Baca Juga: Abu Janda Belum Ditahan Polisi, Tengku Zul: Apa sih Kesaktiannya?

Hal ini diinstruksikan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Listyo Sigit meminta kepada penyidik kepolisian untuk mengedepankan upaya mediasi.

Respon Warganet

Rupanya, hal ini membuat publik kembali mengungkit nama Abu Janda dan almarhum Ustadz Maaher.

Bahkan, nama Abu Janda menjadi trending topic di Twitter pada Selasa (23/2/2021) pagi.

Ada salah seorang warganet yang menyebut bahwa hal ini menunjukkan sebagai hukum yang tebang pilih.

"Hukum kok tebang pilih, apa kabar sama almarhum Ustadz Maaher yang sudah minta maaf tapi masuk penjara, nggak habis pikir," ujar salah seorang warganet.

Hal serupa juga diungkap oleh warganet lainnya yang mempertanyakan hukuman almarhum Ustaz Maaher.

"Ada yang ditahan sampai meninggal, padahal udah minta maaf. Kasus penghinaannya nggak banget deh. Tapi sampai ditahan di basement, padahal sakit-sakitan tega bener, bener bener tega! UU ITE pasal karet suka-suka penerapannya," timpal akun lain.

"Abu Janda aman nih?" tanya akun lainnya.

Komentar