Elite PPP ke SBY Soal Isu Kudeta: Jangan Bawa-bawa Jokowi!

Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:25 WIB
Elite PPP ke SBY Soal Isu Kudeta: Jangan Bawa-bawa Jokowi!
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). [bidik layar/suara/com]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memperingatkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tak menyeret nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam persoalan internal partai.

Menurutnya, tidak semua persoalan yang terjadi berkaitan dengan Jokowi.

"Silakan saja selesaikan secara internal. Kalaupun tudingan ke Pak Moeldoko ya silakan selesaikan dengan Pak Moeldoko, jangan bawa-bawa Pak Jokowi," kata Baidowi saat dihubungi Suara.com, Jumat (26/2/2021).

Pria yang karib disapa Awiek tersebut meminta SBY tak membawa persoalan internal partai ke lingkungan Istana. Apalagi, kata dia, Moeldoko sendiri sudah buat klarifikasi.

"Tidak ada hubungannya dengan Presiden Jokowi. Pak SBY kan pernah juga menjadi presiden, kan tidak semuanya berkaitan dengan presiden toh," tuturnya.

Lebih lanjut, Awiek menegaskan bahwa lingkungan istana di era kepemimpinan Presiden SBY jauh berbeda dengan lingkungan di era Joko Widodo. Ia meminta hal tersebut tak disamakan.

"Dan pengalaman di lingkungan Pak SBY belum tentu sama dengan di lingkungan Jokowi saat sama-sama sebagai RI 1. Sebaiknya tidak menarik-menarik istana ke persoalan internal partai," tandasnya.

Kata SBY

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk mengkudeta posisi ketua umum Partai Demokrat tidak pernah diketahui oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Max Sopacua Sebut SBY Ketakutan Dengan Isu Kudeta Partai Demokrat

Presiden ke-6 RI itu membenarkan bahwa putra sulungnya yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mengirimkan surat ke Jokowi. Isi surat tersebut berisi soal adanya keterlibatan pejabat negara mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI