REGIONAL:
Suara.com - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, menyinggung tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan anggota DPR RI beserta keluarga sebagai kelompok yang memotong antrean penerima vaksin Covid-19. Bukan menjadi sebuah tindakan kriminal, namun kondisi itu tentu bersinggungan dengan etika.
Pandu mengatakan bahwa pembagian kelompok berdasarkan umur dan pekerjaan itu akan lebih adil. Seperti yang sudah berjalan sejak awal, para tenaga kesehatan dan penduduk lanjut usia (lansia) mendapatkan giliran paling pertama sebagai kelompok penerima vaksin.
"Kenapa? Karena umur itu yang menentukan resiko daripada penularan. Kemudian jenis pekerjaan tertentu juga bisa. Makanya nakes, kemudian nanti guru, dan baru kemudian kelompok-kelompok lainnya," kata Pandu dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (3/3/2021).
Pandu pun kecewa ketika melihat ada kelompok yang 'menyela' antrean pembagian vaksin. Salah satunya ialah para koruptor yang ditahan oleh KPK.
Menurutnya mereka tidak perlu mendapatkan vaksin lebih dahulu lantaran posisinya tengah diisolasi. Ia juga kebingungan alasan para tahanan kasus korupsi itu malah mendapatkan kesempatan lebih dahulu untuk divaksin.
"Kenapa harus diprioristakan? mentang-mentang tadinya pejabat tinggi? Atau mereka punya pengaruh? Atau mereka punya uang? Enggak boleh itu, enggak etis," tuturnya.
Pandu juga menyentil kelompok anggota DPR RI beserta keluarganya yang turut mendapatkan vaksin lebih cepat.
Ia menyebut kalau mereka sudah memotong antrean pembagian vaksin.
"Mungkin enggak banyak (jumlah penerimanya) tetapi itu menyakitkan. Ya, masih banyak... orang tua saya aja yang 95 tahun belum kebagian (vaksin)," ungkapnya.
Melihat situasi tersebut, Pandu berharap kalau pemerintah bisa menciptakan keadilan dalam proses pembagian vaksin. Pembagian vaksin Covid-19 dikatakannya juga menjadi salah satu ujian bagi pemimpin negara untuk memperlihatkan keberpihakannya.
"Jadi bagaimana pemerintah, bagiaman pemimpin kita menangani pandemi itu adalah ujian leadership dan ujian keberpihakan keapda publik."
TERPOPULER
