PPP Usul Anies Jual Saham Pemprov di Perusahaan Anker Bir, Ini Alasannya

Suara.com - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memandang produksi minuman keras atau minuman beralkohol (minol) tidak perlu ditambah. Hal itu ia katakan menyusul pembatalan investasi miras.

Menurut Awiek sapaan Achmad Baidowi, jumlah produksi miras yang ada saat ini saja sudah menjadi beban, apalagi jika harus ditambah. Pasalnya, peredarannya yang ilegal hingga dampaknya yang bisa mengakibatkan kematian.

"Kalau kemudian sekarang bagaimana dengan produksi miras yang ada ya sudahlah cukup yang ada saat ini. Jangan ditambah-tambah yang ada saat ini menajdi beban apalagi nanti ditambah," kata Awiek dalam webinar PPP, Rabu (3/3/2021).

Dia lantas menyoroti kepemilikan saham di perusahaan bir PT Delta Djakarta oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pemerintah provinsi lebih baik menjual saham tersebut.

"Misalkan di DKI itu pemda DKI punya saham di Anker bir itu harus gimana? Dijual aja itu. Sahamnya di Anker bir itu, ya kebetulan gubernurnya kalau enggak salah jadi komisaris itu, Anies Baswedan itu," katanya.

"Tapi pemda DKI-nya punya saham di Anker bir itu, tapi nggak tahu katanya mau dijual."

Diketahui, Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Prasetio Edi Marsudi sempat mempertanyakan alasan Gubernur Anies Baswedan berencana menjual saham di Delta Djakarta, produsen bir merek Bintang.

Dia berkata, "Salahnya apa? Kalau ada kebijakan eksekutif kayak gitu, mana BUMD yange nggak mampu itu cabut. Ini enggak masalah."

Prasetio menambahkan, Delta tak pernah menerima uang hibah dari pemerintah provinsi dan perusahaan ini justru memberikan pendapatan tambahan bagi Jakarta.

Menurut Prasetio, dulu, Delta dibuat untuk mengendalikan peredaran minuman keras di Jakarta. 

"Itu istilahnya diberi pemerintah pusat untuk mengelola, terus berjalan lalu menguntungkan buat kita. Kenapa kok ada PT. Delta? Itu kan ada persoalan di bir Bintang pada saat itu. Zaman Pak Ali (Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta)."

Bagi Prasetio, kepemilikan saham di Delta bukan hanya soal haram atau tidak, jika memang perlu dilepas sahamnya, harus ada alasan rasional yang berkaitan dengan keuntungan bagi pemerintah daerah.

"Kan enggak ada salahnya. Kami tidak pernah menyuntikkan dana ke PT Delta. Ini ada apa? Ada apa orang yang menggebu-gebu untuk menjual PT Delta?" kata dia.

Pemerintah Jakarta memiliki 26,5 persen saham di Delta, 58,33 persen dimiliki Sam Miguel --  perusahaan asal Malaysia dan sisanya milik publik.

Sejak polemik peraturan presiden menyangkut investasi industri minuman beralkohol, janji Anies Baswedan ketika kampanye pilkada dulu untuk melepas saham di Delta dibahas lagi.