Buka Suara Soal KLB Ilegal, Ibas Yakin Pemimpin Negeri Masih Punya Nurani

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Rabu, 10 Maret 2021 | 08:49 WIB
Buka Suara Soal KLB Ilegal, Ibas Yakin Pemimpin Negeri Masih Punya Nurani
Ketua Komisi Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. [Suara.com/Muhamad Yasir]

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas akhirnya angkat bicara soal adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ibas meyakini negara dan pemimpinnya punya hati nurani melihat yang benar dan salah.

"Sebagai anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ibas dalam koordinasi Fraksi Partai Demokrat, Selasa (9/3/2021) kemarin.

Ibas menyatakan, bahwa KLB Deli Serdang yang digelar secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi. Tapi ia yakin, pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.

"Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi. Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian," kata dia.

"Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," ungkapnya.

Ibas kemudian berharap kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di negeri ini. Menurutnya, demokrasi harus bisa dijalankan dengan cara-cara yang indah dan bermartabat.

"Bagi kami sih, ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap: Ayo kita selamatkan demokrasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI itu menilai masyarakat dan juga pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi, dan mana yang aktivitas yang bersifat ilegal.

"Dari kacamata mana pun kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat. Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota FPD tidak perlu ragu akan hal tersebut," tandasnya.

baca juga
Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Denny Siregar: Prestasi Hanya Ganteng dan Gagah, AHY Hilang dari Politik

Denny Siregar: Prestasi Hanya Ganteng dan Gagah, AHY Hilang dari Politik

Surakarta | Rabu, 10 Maret 2021 | 08:47 WIB

Polisi Disebut Datangi DPC, Demokrat: Praktik Begini Ciri Rezim Otoriter

Polisi Disebut Datangi DPC, Demokrat: Praktik Begini Ciri Rezim Otoriter

News | Rabu, 10 Maret 2021 | 08:39 WIB

Iti Jayabaya Mau Santet Moeldoko, Warga Lebak: Gue Malu Punya Bupati Begini

Iti Jayabaya Mau Santet Moeldoko, Warga Lebak: Gue Malu Punya Bupati Begini

Banten | Rabu, 10 Maret 2021 | 07:48 WIB

Gubernur dari Demokrat Ini Tak Mau Ikut Campur Soal Polemik Partai

Gubernur dari Demokrat Ini Tak Mau Ikut Campur Soal Polemik Partai

Bekaci | Rabu, 10 Maret 2021 | 07:29 WIB

Soal Uang Rp500 Juta, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang: No Comment

Soal Uang Rp500 Juta, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang: No Comment

Jawa Tengah | Rabu, 10 Maret 2021 | 07:22 WIB

Terkini

Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo

Warga Keluhkan Dentuman Kembang Api di Prambanan, Kades Sebut Acara Pre-Wedding Sespri Prabowo

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:32 WIB

5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil

5 Peserta SPPI Tewas, Kemhan Evaluasi Total Program Latsarmil

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 16:25 WIB

Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes

Bukan Untuk Cetak Tentara, Kemhan Ungkap Misi Utama Latsarmil Calon Manajer Kopdes

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 15:40 WIB

Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta

Dinilai Punya Kepribadian Baik, Uya Kuya Bakal Pimpin PAN Jakarta

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 15:00 WIB

Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah

Jawab Prabowo Soal Tidak Bisa Bikin Mobil Sendiri, UGM: Kuncinya di Keberpihakan Pemerintah

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 14:28 WIB

Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan

Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 13:53 WIB

Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum

Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 12:57 WIB

Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz

Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 12:15 WIB

Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan

Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 12:08 WIB

Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 11:38 WIB

×