Suara.com - DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama nonaktif Perumda Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Keputusan tersebut dilakukan karena pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu mengaku belum siap.
Seharusnya pembahasan kasus korupsi itu dibahas di gedung DPRD DKI Jakarta pukul 13.00 WIB. Pertemuan berlangsung tertutup dan hanya beberapa awak media yang boleh masuk.
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRD DKI beserta anggota dan pimpinan komisi, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi, Plt Direktur Utama Sarana Jaya, Indra S Arharrys, dan Direktur Keuangan Sarana Jaya.
Pertemuan berlangsung sampai sekitar pukul 15.30 WIB. Abdul Aziz yang memimpin rapat mengatakan pihaknya sudah menanyakan sejumlah pertanyaan kepada Sarana Jaya tapi belum bisa dijawab.
"Kami sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isu yang marak di media dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita melihat bahwa belum ada kesiapan dari sisi Sarana Jaya untuk menjawab itu semua," ujar Aziz di lokasi, Senin (15/3/2021).
Aziz menilai untuk bisa mendapatkan gambaran utuh dari kasus ini diperlukan data yang lengkap. Karena itu ia meminta Sarana Jaya mempersiapkannya dalam waktu dua pekan.
"Kami memutuskan untuk menunda rapat ini, meneruskannya kembali dua pekan dari sekarang, untuk mendapatkan data-data yang akurat," jelasnya.
Data tersebut dinilai penting apalagi kasus pembelian lahan itu diduga terjadi pada 2018. Artinya saat itu masih periode DPRD DKI sebelumnya.
"Sekali lagi kami tidak ingin berangkat dari asumsi kami juga tidak ingin berangkat dari prasangka-prasangka karena Kejadian ini bukan pada masa periode yang sekarang tapi periode yang lalu," pungkasnya.
Baca Juga: Kasus Pengadaan Tanah, KPK Tak Menutup Kemungkinan Memanggil Gubernur Anies
Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko angkat bicara soal kasus korupsi yang menerpa Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan. Ia menyatakan kasus itu tak berkaitan dengan program rumah DP Rp 0.
Pernyataan Sarjoko ini bersebrangan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Sarjoko menyebut pengadaan lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur tak ada hubungannya.
"Enggak ada, enggak ada kaitan sama sekali dengan program DP Rp0," ujar Sarjoko saat dikonfirmasi, Minggu (14/3/2021).
Sarjoko menyebut pihaknya bersama Saeana Jaya sejauh ini baru direncanakan berada di tiga lokasi, yakni di Pondok Kelapa yang sudah rampung, Cilangkap, dan Pulo Gebang yang pembangunannya masih terkendala hingga sekarang ini.
"Kalau kaitan dengan lokasi yang di Pondok Ranggon, sampai saat ini kita belum terinformasikan apakah itu nanti akan dimanfaatkan untuk apa, kita juga belum tahu," katanya.
