REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendadak pesimis dalam rencana membangun rumah DP 0 rupiah. Anies memangkas target pembangunan hunian murah itu dari jumlah yang banyak.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari, mengatakan Anies menyunat target rumah DP 0 rupiah dari 232 ribu menjadi hanya 10 ribu unit rumah susun (rusun). Hal itu terungkap dari draft perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Anies ke DPRD.
“Di Perda (Peraturan Daerah) RPJMD yang berlaku saat ini terdapat target penyediaan rusunami sebanyak 232.214 unit. Sementara di draft perubahan RPJMD, target rusunami berkurang 95,5 persen sehingga hanya menjadi 10.460 unit," ujar Eneng dalam keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).
Menurut Eneng, hal ini menunjukan Anies tidak serius dalam membangun rumah DP 0 rupiah. Padahal, program ini merupakan janji kampanye yang canangkan Anies saat Pilkada 2017 lalu.
Dalam rencana awal Anies, kata Eneng, dari target rusunami 232.214 di RPJMD, sebanyak 14.000 unit diadakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI ditambah 218.214 unit disediakan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) dan pengembang swasta.
Sementara di draft perubahan RPJMD yang disusun oleh Anies, target rusunami sebanyak 10.460 unit akan disediakan oleh BUMD sebanyak 6.971 unit dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 3.489 unit.
"Sedangkan target rusunami yang disediakan oleh pengembang swasta tidak disebutkan angkanya," jelasnya.
Selain itu, terdapat perbedaan kriteria penghasilan yang bisa menikmati program rusunami. Di Perda RPJMD, program rusunami bisa diikuti oleh warga yang berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan.
Sedangkan di perubahan RPJMD, Anies menaikkan batas maksimal penghasilan menjadi Rp 14 juta per bulan.
“Belum ada penjelasan dari Pemprov DKI mengapa batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit," kata dia.
"Kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi. Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?” pungkasnya.
TERPOPULER
