Infografis
Suara.com - Sanksi Uni Eropa dan AS terhadap militer Myanmar tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa gerakan demokrasi di negara ini gagal menggalang dukungan internasional.
Sejak militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, negara tersebut telah menyaksikan aksi protes massal yang menuntut pemulihan pemerintah sipil dan pembebasan tahanan politik.
Meski situasi bergejolak, perkembangan di Myanmar sejauh ini tidak mendominasi agenda diplomatik internasional.
Sejauh yang diketahui publik, peristiwa di Myanmar bukanlah bagian dari pertemuan AS-Cina baru-baru ini, pembicaraan tingkat tinggi pertama antara kedua belah pihak sejak Presiden Joe Biden menjabat.
Namun, menurut para ahli di Institut Perdamaian Amerika Serikat, sebuah badan non-partisan Kongres AS, Myanmar akan memberikan "kesempatan unik" untuk kerja sama antara dua kekuatan global.
"Myanmar mungkin memberikan kesempatan unik bagi kedua kekuatan - yang sangat bertentangan - untuk mengatasi bersama-sama krisis internasional yang berkembang yang menyebar dari Myanmar."
Namun pada pertemuan di Alaska, diplomat top Cina, Yang Jiechi, menyerukan kepada AS untuk "berhenti memajukan (gagasan) demokrasinya sendiri di seluruh dunia."
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan bersama Washington dan Beijing untuk menyelesaikan krisis di Myanmar adalah hal mustahil.
DK PBB mengirimkan sinyal
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Kisah-kisah Pengorbanan dan Ketakutan dari Jalanan
Dewan Keamanan PBB pada 10 Maret berhasil mengeluarkan resolusi yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai di Myanmar dan berjanji "terus mendukung transisi demokrasi" di negara itu.
DK PBB juga menekankan "perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum."
Namun demikian, karena keberatan dari Cina dan Rusia, lembaga tertinggi itu tidak menyebut peristiwa di Myanmar sebagai kudeta.
Michal Lubina, seorang analis politik di Universitas Jagiellonian di Krakow, mengatakan kepada DW bahwa ada ruang bagi Barat dan Beijing untuk menyepakati langkah maju di Myanmar.
"Cina akan menolak pernyataan (DK PBB) di masa lalu tanpa banyak basa-basi. Bahwa hal itu tidak dilakukan menunjukkan bahwa ada poin-poin kesepakatan dengan Barat," katanya.
Meski kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama di Myanmar, kata Lubina, mereka tidak cukup bekerjasama karena persaingan sistemik dan geopolitik di antara mereka.
