Infografis
DK PBB juga menekankan "perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum."
Namun demikian, karena keberatan dari Cina dan Rusia, lembaga tertinggi itu tidak menyebut peristiwa di Myanmar sebagai kudeta.
Michal Lubina, seorang analis politik di Universitas Jagiellonian di Krakow, mengatakan kepada DW bahwa ada ruang bagi Barat dan Beijing untuk menyepakati langkah maju di Myanmar.
"Cina akan menolak pernyataan (DK PBB) di masa lalu tanpa banyak basa-basi. Bahwa hal itu tidak dilakukan menunjukkan bahwa ada poin-poin kesepakatan dengan Barat," katanya.
Meski kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama di Myanmar, kata Lubina, mereka tidak cukup bekerjasama karena persaingan sistemik dan geopolitik di antara mereka.
"Tujuan bersama Barat dan Cina adalah stabilitas dan mengakhiri pertumpahan darah," Lubina menekankan bahwa Cina tidak tertarik pada kekacauan di Myanmar.
Beijing ingin membangun infrastruktur dan koridor ekonomi yang menghubungkannya dengan India, yang semuanya menjadi tidak mungkin untuk saat ini.
"Tapi, tentu saja, mereka juga ingin menjaga jarak dengan Barat," dia menggarisbawahi.
Kemarahan publik Myanmar ditujukan kepada Cina
Baca Juga: Kudeta Myanmar: Kisah-kisah Pengorbanan dan Ketakutan dari Jalanan
Posisi Cina di Myanmar, di mana ketidakpercayaan terhadap Beijing semakin tinggi, sama sekali tidak kontroversial.
