Suara.com - Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperketat perbatasan negara untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19.
Doni menyebut aktivitas keluar-masuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) melalui lintas batas negara di wilayah Kabupaten Nunukan dan pintu perbatasan lainnya di Kalimantan Utara berpotensi meningkatkan kasus Covid-19 di Kaltara.
“Kita harus antisipasi. Kita harus waspada,” kata Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 di Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa (30/3/2021).
Terlebih menurut laporan dan sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak pintu masuk ilegal atau yang lebih dikenal dengan ‘jalur tikus’ di wilayah Kaltara, yang tentunya hal itu juga menjadi poin penting untuk segera diantisipasi guna menekan angka kasus COVID-19.
Sebab, penularan COVID-19 yang dibawa WNI dan WNA tersebut dapat berakibat fatal apabila berdampak langsung kepada para kelompok rentan dan bagi penderita komorbid atau penyakit penyerta yang ada di rumah.
Dia meminta seluruh orang yang masuk ke Indonesia melalui pos lintas batas juga tetap harus dikarantina sesuai dengan aturan.
“Jangan sampai kerja keras kita selama satu tahun terakhir ini akhirnya nanti terganggu oleh saudara kita yang tidak bisa kita lakukan proses sesuai ketentuan kekarantinaan,” tutupnya.
Dalam kunjungannya, Doni juga memberikan bantuan senilai Rp 2,2 miliar kepada BPBD Kaltara dan Rp 700 juta kepada BPBD Kabupaten Nunukan.
Adapun rincian dukungan yang diberikan tersebut meliputi 20 alat thermometer gun, 2.000 pakaian APD, 2.000 kacamata goggles, 2.000 face shield, 50 unit pulse oximeter, 100.000 lembar masker kain, 20.000 swab test antigen dan 2 unit ventilator untuk BPBD Provinsi Kaltara.
Kemudian 50 ribu masker kain, 10 ribu masker medis dan 5.000 swab test antigen untuk BPBD Kabupaten Nunukan.
TERPOPULER
