Suara.com - Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei nasional terbaru terkait penilaian warga mengenai kondisi politik Indonesia.
Berdasarkan hasil survei bulan Maret, hanya 30 persen warga yang menilai kondisi politik Indonesia baik atau sangat baik.
Angka ini menurun dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19, yakni pada September 2019 yang mencapai 41 persen.
"Dalam survei Maret 2021, warga yang menilai kondisi politik nasional baik/sangat baik sekitar 30 persen, yang menilai sedang 39 persen, yang menilai buruk/sangat buruk 24 persen, dan 8 persen tidak menjawab," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam acara rilis survei bertajuk "Kondisi Ekonomi-Politik 1 Tahun COVID-19 :Penilaian Publik Nasional" yang dipresentasikan secara daring, Kamis (1/4/2021).
Survei nasional SMRC dilakukan pada 28 Februari-8 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara random (acak) dan diwawancara secara tatap muka. Margin of error penelitian adalah ± 3.07 persen.
Menurut Abbas, penurunan ini menunjukkan bahwa Covid-19 membuat warga menilai kondisi politik Indonesia secara umum menjadi kurang baik atau lebih buruk.
"Pada Oktober 2020, angkanya mencapai 28 persen, sehingga kalau pada Maret ini masih berada di kisaran 30 persen, artinya tidak ada perubahan berarti selama sekitar 6 bulan terakhir," tutur Abbas.
Di sisi lain, survei SMRC kata Abbas, menunjukkan bahwa penilaian warga mengenai kondisi keamanan tidaklah seburuk penilaian pada politik.
Warga yang menilai kondisi keamanan baik/sangat baik sekitar 59 persen, yang menilai sedang 29,3 persen, buruk/sangat buruk 10,4 persen dan 1,3 persen tidak menjawab.
Kendati demikian, Abbas menyebut hal tersebut tetap menunjukkan kecenderungan penurunan dibandingkan di masa sebelumnya.
"Pada Maret 2020, persentase warga yang menilai kondisi keamanan baik/sangat baik mencapai 66 persen. Kemudian turun menjadi 53 persen pada Oktober 2020, dan kini menaik kembali menjadi 59 persen.
Sementara dalam hal penegakan hukum, warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik/sangat baik sekitar 46,3 persen, sedang 31,7 persen, buruk/sangat buruk 19,4 persen, dan 2,6 persen tidak menjawab.
"Setahun yang lalu, pada Maret 2020, angkanya mencapai 51 persen. Kemudian turun menjadi 42 persen pada Oktober 2020, dan kini nampak memulih menjadi 46 persen," katanya.
TERPOPULER
