Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya melancarkan beragam upaya untuk memudahkan pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian masalah yang dialami setiap pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satunya, dengan membuka komunikasi secara terbuka antara kepala daerah dan dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten dan kota dengan pekerja migran.
Hal itu diungkapkan Ganjar saat menerima Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam rangka menindaklanjuti aduan pekerja migran Indonesia yang berasal dari kabupaten dan kota di Jateng. Keduanya menyorot terkait permasalahan sindikat mafia PMI.
Ganjar bilang, pemerintah daerah harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran.
"Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WA, kasihlah medsosnya. Sekali-kali disapa, maka tadi saya usul kepada dinas maupun bupati dan wali kota live melalui medsos (media sosial) dengan PMI kita. Saya sering lakukan itu dan kadang kita bisa mendapatkan informasi tanpa rekayasa," ujar Ganjar, Jumat (9/4/2021).
Ia lantas berkisah kala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng, beberapa waktu lalu, mengawal pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang sakit kanker cukup parah untuk berusaha dipulangkan ke tanah air.
"Banyak sekali (aduan) yang masuk ke saya melalui WhatsApp maupun media sosial. Mereka menyampaikan kepada kita tentang persoalan yang dihadapi," bebernya.
Salah satunya, yang menjadi perhatian Kepala BP2MI, lanjut Ganjar, adalah mereka yang bekerja di kapal.
"Kita pernah lihat video ABK sakit sampai meninggal dan dibuang ke laut, yang begini ini kita di daerah punya kewajiban untuk memantau, mendidik, mengevaluasi, dan menyampaikan," lanjut Ganjar.
Dalam pertemuan dengan Benny juga dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun BP2MI.
Baca Juga: Jateng Jadi Laboratorium dan Program Percontohan Seleksi Paskibraka 2021
Koordinasi tersebut dibutuhkan agar semua siap mengelola dengan baik. Begitu halnya dengan persoalan yang belum bisa diselesaikan di daerah maka harus dikerjakan bersama dengan pemerintah pusat, kementerian tenaga kerja, maupun kementerian luar negeri.
