Koordinasi dengan BP2MI, Ganjar Soroti Sindikat Mafia Pekerja Migran

Senin, 12 April 2021 | 18:08 WIB
Koordinasi dengan BP2MI, Ganjar Soroti Sindikat Mafia Pekerja Migran
Ganjar dan BP2MI melakukan koordinasi terkait upaya pengawasan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. (Dok. Pemprov Jateng)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Mudah-mudahan dari sosialisasi ini kita tidak lama akan punya check list di semua kabupaten/kota terkait apa yang musti disampaikan, begitu juga dengan provinsi," ungkapnya.

Sementara itu, terkait peningkatan kualitas pekerjaan migran asal Jawa Tengah, Ganjar menyebutkan hanya ada satu hal penting yang harus dilakukan. Itu adalah terkait edukasi atau pelatihan pekerja migran.

"Satu saja, edukasi atau training. Tidak ada yang lain. Jadi diberikan skil apa yang dibutuhkan pekerja migran, lalu bahasa. Berikutnya adalah pemahaman kultur negara yang akan dituju agar tidak bermasalah," jelas Ganjar.

Adapun dalam sambutannya, Ganjar juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala BP2MI terkait adanya pekerja migran ilegal yang dibawa oleh sindikat mafia atau calo. Menurutnya, mereka yang tidak terdaftar secara resmi itu juga harus diperjuangkan untuk mendapat perlindungan.

"Bagaimanapun, mereka yang ilegal itu juga warga negara kita," kata Ganjar.

Terkait pekerja migran Indonesia, jelas Benny, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal. Dikendalikan oleh segelintir orang dengan backing oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

"Saya tidak menutupi karena ini era transparansi. Konsekuensi penempatan ilegal ini di luar radar perlindungan negara karena negara tidak tahu mereka berasal dari mana saja, bekerja di mana dan sebagai apa," katanya.

Ia menyebut, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penempatan terbesar ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Rata-rata, misalkan yang tercatat secara resmi sekitar 205 ribu warga, tiga kali lipat dari jumlah itu bisa dipastikan menjadi korban sindikat mafia atau calo.

"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap wargamya yang akan berangkat ke luar negeri. Dilakukan verifikasi. Masyarakat harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," tandas Benny.

Baca Juga: Jateng Jadi Laboratorium dan Program Percontohan Seleksi Paskibraka 2021

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI