Pemerintah Minta Tim Vaksin Nusantara Patuhi Aturan BPOM

Erick Tanjung, Stephanus Aranditio

Kamis, 15 April 2021 | 15:06 WIB
Pemerintah Minta Tim Vaksin Nusantara Patuhi Aturan BPOM
Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19, Wiku Adisasmito (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Suara.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Covid-19, Wiku Adisasmito meminta tim peneliti Vaksin Nusantara gagasan Eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti hasil evaluasi dan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Wiku menegaskan semua vaksin yang digunakan di Indonesia harus mendapat izin dari BPOM, jika BPOM belum merestui maka pemerintah juga tidak akan mendukung.

"Diharapkan tim pengembang vaksin nusantara dapat berkoordinasi dengan baik dengan BPOM agar isu yang ada terkait vaksin ini dapat terselesaikan," kata Wiku dalam jumpa pers virtual, Kamis (15/4/2021).

Wiku juga menyebut Indonesia hanya menjadi tempat uji klinis bagi Vaksin Nusantara yang didominasi oleh peneliti asing dari Amerika.

"Vaksin nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika, dan diujicobakan di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, BPOM mengungkap bahwa mayoritas peneliti dan bahan komponen utama pembuatan Vaksin Nusantara bukan berasal dari Indonesia, melainkan mayoritas berasal dari Amerika Serikat.

Hal ini berbeda dari klaim yang selama ini digaungkan oleh sejumlah politisi bahwa ini adalah vaksin buatan anak bangsa.

"Semua komponen utama pembuatan vaksin dendritik ini di Import dari USA, seperti antigen, GMCSF, medium pembuatan sel, dan alat-alat untuk persiapan," ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito, dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Rabu (14/4) kemarin.

Selain itu, BPOM menegaskan bahwa Vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.

baca juga

Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemerintah: Vaksin Nusantara Bukan Produk Indonesia, Tapi Amerika Serikat

Pemerintah: Vaksin Nusantara Bukan Produk Indonesia, Tapi Amerika Serikat

News | Kamis, 15 April 2021 | 14:53 WIB

Penggunaan Vaksin Nusantara, Satgas: Itu Kewenangan BPOM

Penggunaan Vaksin Nusantara, Satgas: Itu Kewenangan BPOM

News | Rabu, 14 April 2021 | 17:00 WIB

Dapat Tambahan 10 Ribu Dosis, Bantul Lanjut Vaksinasi Lansia di Bulan Puasa

Dapat Tambahan 10 Ribu Dosis, Bantul Lanjut Vaksinasi Lansia di Bulan Puasa

Jogja | Rabu, 14 April 2021 | 17:10 WIB

Terkini

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

Rencana Kemasan Rokok Polos Tuai Protes, Dinilai Rugikan Petani dan Industri Tembakau

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 20:00 WIB

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

Roy Suryo Ajukan Praperadilan Lagi, Padahal Putusan Gugatan Pertama Tinggal Hitungan Hari

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 19:00 WIB

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

OTT Diduga Bocor di Kasus Bupati Kuansing dan Langkat, KPK Bakal Evaluasi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 18:39 WIB

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

Agus Jabo Minta Kader PRIMA Kawal Program Kerakyatan Pemerintahan Prabowo

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:59 WIB

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

Pengembalian Gratifikasi Tak Hapus Pidana, KPK Bakal Dalami Pernyataan Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:27 WIB

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

Tawuran Remaja di Cengkareng Digagalkan Patroli Gabungan, Celurit hingga Petasan Disita

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 17:22 WIB

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

Transportasi dan Wisata Jakarta Bakal Digratiskan 5 Hari Saat HUT Ke-500

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:54 WIB

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

Sambut HUT ke-80, BNI Hadirkan Program Terus Ada, Ada Terus bagi Pengabdian untuk Negeri

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:47 WIB

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:30 WIB

100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik

100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:23 WIB

×