REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengatakan wacaca pembentukan poros Islam yang terdiri dari sejumlah parpol untuk menyongsong 2024, sangat kontraproduktif.
Pasalnya sejak Pilpres 2019, Indonesia hingga kini masih berupaya melakukan rekonsiliasi nasional untuk kembali memperkuat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Zulhas sapaannya menilai dengan pembentukan poros Islam justru akan mengembalikan kondisi Indonesia seperti sebelum rekonsiliasi.
Di mana penggunaan sentimen SARA, politik aliran, dan politik identitas begitu kuat. Karena itu Zulhas mengatakan wacana pembentukan poros Islam seharusnya dihindari.
"Menanggapi wacana koalisi partai Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan," kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).
Zulhas justru memiliki pikiran lain. Ketimbang harus kembali menguatkan politik identitas dengan pembentukan poros Islam berlandaskan agama, lebih baik memperkuat politik gagasan. Politik gagasan itupula yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PAN.
"PAN saat ini sedang memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan. Politik yang mengedepankan konsep dan program. Seharusnya saat ini kita bersama-sama berpikir untuk kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide kesetaraan, merumuskan gagasan tentang kedaulatan, dan seterusnya," ujar Zulhas.
PKS dan PPP Buka Peluang Bentuk Poros Islam
Sebelumnya kedua ketua umum dan elite PKS dan PPP melangsungkan pertemuan diselingi acara buka puasa bersama.
Dalam pertemuan di DPP PKS, Jakarta Selatan, kedua parpol tidak hanya sebatas silaturahmi, namun juga membicarakan terkait peluang kerja sama untuk menyongsong Pemilu 2024.
Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy mengatakan menjadi sebuah ide bagus jika PKS dan PPP yang sama-sama partai religius kemudian membentuk poros partai Islam pada pemilihan umum mendatang. Aboe berujar PKS terbuka untuk hal tersebut dan akan menyambut siapapun yang ingin bergabung membentuk koalisi.
Namun, Aboe mengingatkan bahwa untuk mencapai kesepakatan kerja sama antarparpol berbasis Islam untuk membentuk poros baru masih terlampau jauh. Mengingat pelaksanaan Pemilu dan Pilpres baru akan terlaksana 2024.
"Jadi sangat mungkin, waktu masih panjang. Penjajakan-penjajakan ini masih ada 2,5 tahun atau 3 tahun, 2,5 tahun. Sangat memugkingkan," ujar Aboe di DPP PKS, Rabu (14/4/2021).
Sementara itu, duduk bersama dengan Aboe dalam pertemuan, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengatakan hal serupa.
Ia mengatakan satu yang menjadi poin penting dalam kerja sama membangun demokrasi yang lebih baik, yakni termasuk proses-proses politik menuju Pemilu 2024. Hal itu yang kemudian juga terbuka bagi PPP membicarakannya dengan PKS.
"Sangat terbuka untuk kita bicarakan dengan PKS. Kenapa? Karena kita tidak hanya satu sisi saja, misalnya tentang sistem kepemiluan bagaimana membuat kontestasi di 2024 menjadi enak, menjadi lebih dinikmati semua pihak, masyarakat dan parpol dan semua pihak," ujar Arwani.
"Saya kira tentu kita terbuka untuk bicara dalam berbagai sisi untuk menuju tatanan 2024 lebih baik," pungkasnya.
TERPOPULER
