Infografis
Suara.com - Para pemimpin gereja di Papua Barat meminta PBB dan Australia untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan penugasan TNI sebagai guru, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma anak-anak negeri Cenderawasih.
Menyadur ABC News, Rabu (21/4/2021), Dewan Gereja Papua Barat mengirim surat kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mengirim penyelidik, guna melihat kondisi pengungsi Nduga akibat pertempuran TPNPB dengan TNI tiga tahun lalu.
Dewan Gereja mengatakan, mereka prihatin bahwa Indonesia gagal menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua Barat.
Rode Wanimbo dari Gereja Evangelis mengatakan, jika PBB dan negara tetangga seperti Australia tidak bersedia menanggapi krisis, akan membuat frustrasi warga Papua.
"Para pemimpin gereja percaya bahwa kami sedang berada di proses genosida," ujar Wanimbo kepada Radio ABC.
Pemimpin gereja tersebut juga mengeluhkan penanganan dari pemerintah pusat dan Pemprov Papua Barat yang tidak membuahkan hasil maksimal dalam menangani pengungsi.
Wanimbo mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat di Jakarta dengan mengirimkan pasukan militer dan polisi ke Papua Barat hanya akan menambah rasa trauma.
Dewan Gereja juga menyuarakan keprihatinan tentang penugasan anggota TNI sebagai guru di sekolah-sekolah provinsi, yang dinilai hanya memperburuk rasa trauma.
"Kami telah hidup dalam trauma terutama anak-anak ... ketika kami melihat tentara berseragam, hal itu menciptakan trauma lebih lanjut," kata Wanimbo.
Baca Juga: WN Australia Ditemukan Tewas Dalam Hotel di Denpasar
"Khususnya untuk para anak-anak di daerah konflik, kehadiran tentara berseragam akan menambah trauma pada anak-anak dan wanita," jelasnya.
