Infografis
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem mengkritik langkah pemerintah pusat menetapkan TPNPB sebagai organisasi teroris.
Hesegem menyatakan penetapan TPNPB sebagai teroris itu berisiko memperpanjang persoalan Papua, dan menambah deretan kasus salah tembak dan salah tangkap warga sipil Papua.
“Pengalaman selama ini, operasi aparat keamanan di Papua banyak menimbulkan korban dari pihak warga sipil. Dalam kondisi sekarang saja, banyak terjadi salah tembak dan salah tangkap terhadap warga sipil Papua. Dengan penetapan TPNPB sebagai teroris, saya khawatir korban akan bertambah, dan masyarakat sipil bisa menjadi korban. Sampai hari ini, masyarakat sipil mengungsi di mana-mana, hidup tidak tenang,” kata Hesegem kepada Jubi.
Hesegem juga mengkhawatirkan pernyataan Mahfud MD tentang penindakan terhadap orang yang terafiliasi dengan TPNPB akan menyebabkan banyak warga sipil bisa ditangkap dengan tuduhan “pendukung KKB”.
Ia mengingatkan, TPNPB adalah kelompok yang dikenal dan diakui masyarakat dunia internasional sedang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri.
Hesegem mengingatkan penetapan TPNPB sebagai teroris, yang didahului oleh pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta TNI/Polri menumpas TPNPB dan menyebut “urusan HAM belakangan” justru akan memanen sorotan dunia internasional.
Hasegem menyatakan hal itu justru semakin menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan para pejabat publik Indonesia memang mengesampingkan urusan HAM Papua.
“Penetapan TPNPB sebagai teroris itu pasti akan dipertanyakan oleh masyarakat internasional. Apalagi, ada banyak kasus pelanggaran HAM di Papua yang tidak kunjung diproses secara hukum. Apalagi, pemerintah pusat belum memenuhi komitmennya untuk memberikan akses bagi Komisi Tinggi HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Saya yakin sorotan dunia terhadap pemerintah Indonesia justru semakin bertambah,” kata Hesegem.
Baca Juga: Mahfud MD: Dunia Digital Semakin Jahat, UU ITE Tak Dicabut
