REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa lima saksi pejabat Kota Cimahi, Jawa Barat terkait kasus suap penyidik KPK dari unsur Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) yang kini melibatkan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.
Lima pejabat Kota Cimahi yang diperiksa itu adalah Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan; Kepala Dinas PMPTSP Kota Cimahi Hella Haerani; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Meity Mustika; Muhammad Roni Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Asisten Ekonomi Pembangunan Kantor Wali Kota Cimahi, Ahmad Nuryana.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kelima saksi ini ditelisik mengenai adanya dugaan permintaan uang untuk menghentikan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum penyidik KPK terhadap eks Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna yang kini sudah dijerat KPK.
KPK pun menduga penyidik Stepanus bukan hanya terlibat penghentian perkara kasus di Tanjungbalai.
"Diperiksa dan dikonfirmasi antara lain terkait pengetahuan para saksi mengenai adanya informasi dugaan pengurusan permasalahan hukum Ajay M Priatna oleh pihak yang mengaku penyidik KPK," ungkap Ali dikonfirmasi, Kamis (6/5/2021).
Menurut dia, keterangan saksi ini sudah masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Untuk nantinya akan dibuka didalam persidangan.
"Keterangan selengkapnya tentu telah tertuang secara lengkap di dalam BAP para saksi tersebut yang akan dibuka di depan persidangan tipikor," ucap Ali.
Kasus ini berawal ketika M. Syahrial dipertemukan oleh penyidik KPK bernama Stefanus. Aktor yang mempertemukan kedua orang itu yakni, Aziz Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI dirumah dinasnya di Jakarta pada Oktober 2020.
Dalam pertemuan itu, Aziz meminta agar Stefanus dapat membantu Syahrial agar penyelidikan kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK di Tanjungbalai tidak naik ketingkat penyidikan.
Stefanus pun menyanggupi permintaan Aziz. Awalnya, Stepanus meminta uang sebesar Rp 1.5 miliar kepada Syahrial.
Namun, Syahrial menyanggupi dengan hanya mengirimkan uang sebesar Rp 1.3 miliar. Pengiriman uang secara transfer itu dilakukan secara bertahap sebanyak 59 kali.
Sementara itu, Aziz Zyamsuddin telah dilakukan pencekalan keluar negeri. KPK, telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham RI, pada Selasa (27/4/2021) lalu).
Ali menyebut ada tiga orang yang dilakukan pencekalan termasuk politikus Golkar itu
"Benar, KPK pada tanggal 27 April 2021 telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap tiga orang yang terkait dengan perkara ini," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (30/4/2021).
TERPOPULER
