Ratusan PNS DKI Tak Mau Naik Jabatan, Ketua DPRD Minta Anies Introspeksi

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Rabu, 12 Mei 2021 | 11:26 WIB
Ratusan PNS DKI Tak Mau Naik Jabatan, Ketua DPRD Minta Anies Introspeksi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (6/4/2021). (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Suara.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi ikut mengomentari soal ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang tak mau naik jabatan. Terkait hal ini, Prasetio meminta Gubernur Anies Baswedan mengintrospeksi diri.

 Apalagi regenerasi pejabat harus dijalankan di setiap instansi pemerintahan.

"Kalau seperti itu kejadiannya memang aneh. Artinya ada yang salah pada tatanan birokrasi dan regenerasi yang berjalan di Pemprov DKI," ujar Prasetio kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

Naik jabatan merupakan hal yang diidamkan hampir semua orang. Sampai ratusan orang tak berminat, Prasetio menilai ada yang janggal.

"Masa ada ratusan orang enggak mau menduduki jabatan, ini kan ada apa?" tuturnya.

Dengan melakukan introspeksi diri, Anies dinilainya akan menemukan alasan mengapa hal ini bisa terjadi.

"Introspeksi diri itu penting. Sejak lama saya sudah ingatkan yang baik, teruskan dan lanjutkan untuk lebih baik lagi, jangan yang sudah baik diacak-acak," katanya.

Dalam kondisi sekarang, Pemprov DKI disebutnya butuh banyak pejabat eselon II. Sebab sekarang jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak yang kosong.

Akhirnya kebanyakan kursi diduduki oleh jabatan Pelaksanan Tugas (Plt) dan bukan definitif.

baca juga

"Dengan status Plt si pejabat cuma memiliki kewenangan terbatas. Lalu, bagaimana kita bisa kerja optimal, bagaimana bisa melayani warga, dan sebagainya," pungkasnya.

Ogah Naik Jabatan

Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan meluapkan kemarahannya kepada anak buahnya sendiri di Balai Kota, Selasa (10/5/2021). Sebab, mereka tak mau mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov DKI.

Anies menyayangkan PNS yang tak mau mendaftar itu. Padahal, mereka telah memenuhi syarat untuk pendaftaran

"Malah ditemukan ada 239 pejabat non administrator yang memenuhi persyaratan tapi tidak mendaftar seleksi terbuka," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/5).

Karena itu, ia meminta agar instruksi darinya ini segera dilakukan. Sebab kebijakan tersebut dibuat demi menunjang kinerja Pemprov DKI.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dilarang ke Jakarta saat Idul Fitri

Warga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dilarang ke Jakarta saat Idul Fitri

Jakarta | Rabu, 12 Mei 2021 | 09:35 WIB

Tegas! Bima Arya: Ziarah ke Pemakaman Akan Ditutup

Tegas! Bima Arya: Ziarah ke Pemakaman Akan Ditutup

Bogor | Rabu, 12 Mei 2021 | 03:10 WIB

Mal hingga Tempat Wisata di Zona Oranye DKI Dilarang Buka Saat Lebaran

Mal hingga Tempat Wisata di Zona Oranye DKI Dilarang Buka Saat Lebaran

News | Selasa, 11 Mei 2021 | 20:56 WIB

Pemprov DKI Tutup Pasar Tanah Abang pada 12-18 Mei, Anies: Pedagang Lebaran

Pemprov DKI Tutup Pasar Tanah Abang pada 12-18 Mei, Anies: Pedagang Lebaran

News | Selasa, 11 Mei 2021 | 19:30 WIB

Terkini

DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan

DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:58 WIB

BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:30 WIB

Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia

Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:10 WIB

KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau

KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:05 WIB

Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes

Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes

News | Senin, 13 Juli 2026 | 20:01 WIB

Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi

Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:53 WIB

MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman

MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:51 WIB

Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?

Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:47 WIB

Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK

Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:31 WIB

PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global

PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global

News | Senin, 13 Juli 2026 | 19:31 WIB

×