Demokrat: Anggaran Alutsista untuk Tiga Tahun Tidak Masuk Akal, Kecuali Sudah Makmur

Suara.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengkritisi skema utang luar negeri senilai Rp 1.760 triliun dalam draf rencana Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Menurut Syarief, nominal anggaran terlalu besar lantaran harus habis dalam jangka waktu tiga tahun.

Ia menilai dengan rencana anggaran untuk dihabiskan dalam kurun tiga tahun, skema utang senilai Rp 1.760 triliun tidak tepat dilakukan oleh Indonesia.

"Memang sangat besar, dalam waktu tiga tahun itu tidak masuk akal, dalam keadaan seperti ini. Kecuali kita sudah makmur ya, kecuali rakyat sudah mulai ekonominya mulai bangkit, kecuali yang miskin sudah mulai semakin kurang yang nganggur semakin kurang," tutur Syarief di Kompleks Parlemen DPR, Senin (7/6/2021).

Sebenarnya untuk rencana modernisasi alutsista diakui Syarief, Fraksi Demokrat mendukung. Hanya saja bagi Demokrat anggaran tidak diperuntukan untuk tiga tahun, melainkan lebih.

"Maksud kita, ini boleh kalau mau bikin grand strategy yang baru dengan anggaran segitu, boleh kita dukung tetapi tidak untuk tiga tahun kalau bisa 10 tahun," kata Syarief.

"Tranparansinya bagaimana akuntabilitasnya, rakyat lagi susah," ujar Syarief.

Diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya buka suara ihwal skema utang luar negeri senilai Rp 1.760 triliun dalam draf rencana Perpres tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam). Prabowo mengatakan besaran nominal skema utang itu sedang digodok.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dari pukul 10.00 WIB sampai sekitar pukul 17.00 WIB.

"Ini sedang digodok. Sedang direncanakan," kata Prabowo di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (2/6/2021).

Prabowo mengatakan dalam rapat tertutup itu dirinya sekaligus diminta menjelaskan tentang konsep rencana induk pertahanan ke depan.

"Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, bersama Kemenkeu, dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya sebagai mana diketahui banyak alut kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak harus diganti," kata Prabowo.

"Kebutuhan-kebutuhan sangat penting dan kita siap menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berkembang dengan sangat pesat," sambungnya.