alexametrics

Firli Bahuri Mangkir Dipanggil Komnas HAM, Eks Jubir KPK: Itu Contoh Wawasan Kebangsaan?

Reza Gunadha | Ruth Meliana Dwi Indriani
Firli Bahuri Mangkir Dipanggil Komnas HAM, Eks Jubir KPK: Itu Contoh Wawasan Kebangsaan?
Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/10). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

"Praktek berwawasan kebangsaan yang patut dicontoh," sindir Febri.

"Wawasan kebangsaan berdasarkan kepentingan dan standar mereka," sahut warganet.

Firli Bahuri Cs Dipastikan Tak Penuhi Panggilan Komnas HAM

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik, mengatakan, bahwa pimpinan KPK termasuk Firli Bahuri tidak bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) hari ini.

Menurut Taufan, kabar pimpinan KPK tak bisa hadir penuhi panggilan ini disampaikan lembaga anti-rasuah tersebut melalui sebuah surat yang dikirimkan sejak Senin (7/6) sore kemarin.

Baca Juga: Cari Bukti Dugaan Korupsi Bansos KBB, KPK Kembali Periksa Pejabat Pemkab

"Kemarin setelah saya keluar kantor selepas maghrib, kata staf saya ada surat masuk, tapi kan mereka (staf) tidak berani buka, karena itu untuk saya. Kabar-kabarnya (Firli Cs) tidak bisa datang hari ini karena Rapim (Rapat Pimpinan)," kata Damanik ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

Kata dia, sedianya Firli Bahuri Cs akan diperiksa oleh Komnas HAM terkait TWK hari ini pada pukul 10.00 WIB. Komnas memanggil pimpinan KPK untuk mendapatkan informasi yang seimbang.

"Karena itu, untuk informasi yang balance, kita juga minta keterangan dari pimpinan KPK, nanti setelah itu BKN. Hari ini diagendakan Pimpinan KPK, jam 10 rencananya, dalam undangan yang sudah kita sampaikan," tuturnya.

Menurutnya, jika Firli Cs datang akan digali sejumlah hal mengenai TWK yang membuat 75 pegawai tak lolos hingga terancam dipecat.

"Kita juga akan tanya, sebenarnya kebijakan terkait dengan TWK ini seperti apa. Untuk nanti pada akhirnya menguji apakah ada standard, norma, prinsip hak asasi yang dilanggar atau tidak. Kan itu saja sebetulnya," tandasnya.

Baca Juga: Bicara Sepak Terjang KPK, Pakar Hukum: Sisa Presiden dan Wapres yang Belum Kena OTT

Komentar