Langgar PPKM Darurat, 103 Perusahaan Non-Esensial di Jakarta Disegel
Yusri menyampaikan operasi yustisi ini akan terus dilakukan selama masa PPKM Darurat.
Suara.com - Sejauh ini 103 perusahaan disegel oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyegelan dilakukan lantaran mereka melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan ratusan perusahaan non-esensial dan non-kritikal itu terjaring operasi yustisi oleh tim gabungan TNI-Polri dan Satpol PP.
"Ada sekitar 103 perusahaan yang non-esensial dan non-kritikal yang ditindak dalam rangka operasi yustisi, disegel sementara oleh Pemerintah Daerah," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (7/7/2021).
Yusri menyampaikan operasi yustisi ini akan terus dilakukan selama masa PPKM Darurat. Dia mengimbau kepada seluruh pihak perusahaan agar mentaati aturan PPKM Darurat sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19.
Baca Juga: Sidak PPKM Darurat, Gubernur Banten : Masyarakat Sudah Ada Kesadaran
"Pengecekan sampai sekarang ini masih berjalan terus selama operasi aman Nusa II atau PPKM," katanya.
PPKM Darurat
Pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan PPKM Darurat sejak 3 sampai 20 Juli 2021 di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut diambil menyusul terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Berdasarkan salinan yang dibuat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang tertulis "Intervensi Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 " terdapat sejumlah aturan pengetatan aktivitas. Berikut rinciannya;
1. 100 persen Work from Home untuk sektor non essential;
Baca Juga: Viral! Ngotot Tak Percaya Covid-19, Pria Ini Tolak Pakai Masker
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring;
