alexametrics

BEM UNNES Diancam Rektor usai Kritik Jokowi, PKS: Jangan Ada Intimidasi ke Mahasiswa!

Agung Sandy Lesmana
BEM UNNES Diancam Rektor usai Kritik Jokowi, PKS: Jangan Ada Intimidasi ke Mahasiswa!
Julukan Jokowi, Maruf Amin dan Puan Maharani dari BEM UNNES.

"Jangan ada intimidasi dan pemanggilan terhadap kelompok kritis, apalagi itu datang dari mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa..."

Suara.com - Ketua Departemen Politik DPP PKS Nabil Ahmad Fauzi menilai masih ada tindakan intimidasi terhadap mahasiswa karena mengkritik pemerintah. Pernyataan Nabil menyusul adanya ancaman dari rektorat terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) setelah memberikan julukan kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurut Fauzi kritikan dari mahasiswa terhadap situasi sosial politik bangsa adalah penting untuk memotret dinamika demokrasi Indonesia. Karena itu ia meminta tidak ada intimidasi yang dilakukan terhadap mahasiswa yang kritis.

"Jangan ada intimidasi dan pemanggilan terhadap kelompok kritis, apalagi itu datang dari mahasiswa sebagai kekuatan moral bangsa. Jangan sampai tindakan-tindakan yang berlebihan dalam menangani kritik ini semakin mengonfirmasi betapa kehidupan demokrasi kita semakin cacat," kata Fauzi kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Fauzi memandang seharusnya pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif dapat menyikapi kritik dengan lebih bijak, yakni menjadikan kritik sebagai bahan untuk mengoreksi diri.

Baca Juga: Tak Setuju Usulan Rumah Sakit Khusus Pejabat, PKS: Harusnya Berkorban untuk Rakyat

"Karenanya sikap terbaik adalah jadikan kritik sebagai instrospeksi. Pesannya tentu agar pemerintah lebih serius dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa saat ini. Khususnya dalam menangani pandemi Covid-19 dan berbagai dampak akibatnya," kata Fauzi.

Diancam Rektor

Presiden BEM KM Unnes, Wahyu Suryono Pratama sebelumnya mengaku mendapatkan tekanan dari rektorat usai mengkritik Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani di media sosial.

Wahyu mengungkapkan setelah kritik itu diunggah di akun @bemkmunnes, sekitar pukul 10.29 WIB Wakil Dekan 3 sekaligus Koordinator Kemahasiswaan Unnes, Wirawan Sambodo mengirimkan pesan tendensius via WhatsApp kepada Wahyu, isinya; 

"Kalau bisa BEM KM tidak dijadikan kendaraan Parpol atau oposisi....pikirkan masa depan mhs Unnes utk hidup di. Masyarakat" Tambah lagi Mohon siang ini ketemu saya....jangan sampai berhadapan masa PDI....mohon ditarik dulu," ungkap Wahyu dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).

Baca Juga: Maruf Amin Disebut The King of Silent, Jubir Wapres Ungkap Hal Ini

Di waktu yang sama, Pembina BEM KM Unnes 2021, Rusyanto juga memohon Wahyu melalui WA untuk tidak ikut BEM lain yang sebelumnya juga mengkritik pemerintah.

"Mas Wahyu, sebaiknya dalam berekspresi tidak usah ikut2 kampus lain njih, hati2 mas Wahyu, jejak digital tidak akan hilang, mohon dipikirkan nih dgn tim, tks" kata Rusyanto disampaikan Wahyu.

Tak lama berselang, Rektor Unnes Fathur Rokhman juga mengontak Wahyu melalui WA untuk mencabut postingan yang menurutnya bernuansa penghinaan dan pelecehan agama.

"Mas mohon dipertimbangkan matang-matang dg nuranimu. Unggahan ini bernuansa penghinaan dan pelecehan agama. Sebagai Rektor saya minta Ketua BEM UNNES untuk menurunkannya. Mohon unggahan yang edukatif," pesan Fathur disampaikan Wahyu.

Menurut Wahyu, tiga pesan tekanan dari rektorat Unnes ini berlebihan dan diluar akal sehat, sebab kritik mereka berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.

"BEM KM UNNES menegaskan bahwa apa yang BEM lakukan adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang. Bahkan , kritikan itu bersifat sangat wajar dalam tradisi negara demokrasi," tegas Wahyu.

Akun instagram @bemkmunnes juga mendadak hilang diduga diretas usai mengkritik Presiden Joko Widodo, Wapres Maruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Wahyu merasa prihatin dengan kondisi seperti ini sebab ketika kritik disampaikan maka akan berlanjut dengan tindakan represif baik langsung maupun secara digital.

"Negara ini sedang tidak baik-baik saja, negara ini harus dirawat dengan perlawanan," seru Wahyu.