Infografis
Suara.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal usulan yang dilontarkan oleh Rosaline Ruaseuw tentang rumah sakit khusus pejabat.
Mardani Ali mengatakan bahwa menurutnya, covid-19 tidak memilih seseorang berdasarkan jabatannya.
Dia menuturkan bahwa covid-19 memiliki kedudukan yang sama antara rakyat dan pejabat.
"Banyak banget pejabat dan keluarganya yang terkena covid, sama juga banyak masyarakat yang terkena. Covid tidak tebang pilih, semua kedudukan sama dihadapan covid. Semua antri RS. Jangan lengah dan lelah utk selalu laksanakan prokes. Kita doakan semoga semua kembali sehat," ujarnya, dikutip Suara.com dari akun Twitter pribadinya.
Lebih lanjut, Mardani secara tegas menolak usulan tersebut.
"Tidak setuju usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini para pejabat yang dapat amanah mengurus rakyat, wajib berkorban untuk rakyat," tulisnya.
Mardani justru meminta kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan fasilitas kesehatan.
Dia memberikan contoh agar pemerintah bisa meniru fasilitas kesehatan yang diberikan di Thailand.
Dirinya menyebut di Thailand tidak ada perbedaan kelas antar pasien di rumah sakit. Sehingga semua bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama.
Baca Juga: Warga Malaysia Kibarkan Bendera Putih untuk Minta Bantuan Selama Lockdown
"Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan untuk semua dan harus adil. Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sederajat berkualitas dan terjangkau," ungkapnya.
Usul RS Khusus Pejabat
Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw menilai pemerintah lupa menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit untuk pejabat negara.
Rosaline menilai bahwa pejabat harus diistimewakan lantaran mereka bertugas untuk memikirkan kehidupan rakyat.
Dia bercerita banyak membantu para pejabat yang mencari rujukan RS Covid-19 yang ada di ibu kota belakangan ini.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pejabat yang datang ke UGD di rumah sakit kemudian terlunta-lunta.
