Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Lahan Munjul, Ini yang Digali KPK Pada Direktur PT. ABAM

Suara.com - Penyidik KPK telah merampungkan pemeriksaan terhadap Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (PT. ABAM) Rudy Hartono Iskandar (RHI). Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Rudy ternyata belum dilakukan penahanan oleh lembaga antirasuah.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut Rudy ditelisik penyidik antirasuah mengenai perannya terkait PT. Adonara Propertindo dalam melakukan transaksi penjualan tanah munjul, Jakarta Timur dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, yang kini telah berujung rasuah.

"Penyidik mendalami beberapa hal mengenai status hubungan tersangka dengan PT. AP, serta dugaan peran aktif tersangka RHI (Rudy Hartono Iskandar) dalam pembahasan internal di PT AP terkait pengadaan tanah di Munjul," kata Ipi dikonfirmasi, Senin (12/7/2021).

Rudy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (14/6/2021) lalu. Pada pemanggilan sebelumnya Rudy tidak hadir dan menyampaikan surat dengan alasan sakit.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka. Mereka yakni, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo Anja Runtuwene; Korporasi PT. Adonara Propertindo; dan Direktur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian.

KPK menduga PT. Perumda Jaya dalam pembelian tanah Munjul dilakukan secara melawan hukum. Dimana, tidak melakukan kajian kelayakan terhadap objek tanah.

Apalagi, tersangka Yoory telah melakukan kesepakatan diawal antara Anja dengan Perumda Jaya. Dimana, sebelum proses negosiasi dilakukan.

Dalam proses itu, KPK menilai dalam kasus korupsi tanah Munjul telah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah.

"Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 Miliar," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, beberapa waktu lalu.

Atas perbuatannya, Yoory dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.