Infografis
Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI,Netty Prasetiyani Heryawan mengganggap skenario memperpanjang PPKM Darurat hingga enam minggu berpengaruh terhadap mentalitas rakyat kecil. Terutama mereka yang bergantung pada pemasukan kerja harian.
Menurutnya, akibat dari PPKM Darurat, tidak sedikit masyrakat yang mata pencahariannya terganggu. Sehingga sumber pendapatan mengurang bahkan menghilang.
"Rakyat kecil tentu panik dan bingung memikirkan bagaimana harus bertahan hidup di tengah pembatasan. Sementara bantuan sosial yang dijanjikan terlambat dicairkan dan jumlahnya juga kurang memadai. Apakah pemerintah menunggu rakyat kelaparan dulu?" kata Netty kepada wartawan, Kamis (15/7/2021).
Menurut Netty kehadiran bantuan sosial atau bansos di tengah PPKM Darurat pastinya sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Pemerintah diminta dapat memastikan pemberian bansos memadai untuk kehidupan rakyat, baik dari waktu pemberian yang tepat maupun jumlahnya yang mencukupi
"Jangan hanya meminta diam di rumah dan besaran bansos seharusnya memadai untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah Rp300 ribu terlalu kecil untuk bertahan hidup," ujar Netty.
Selain menyoal bansos, Netty juga menyoroti pemberian sanksi kepada masyarakat yang diciptakan hanya untuk menakut-nakuti. Menurutnya pemerintah seharusnya tidak hanya bicara lugas soal sanksi kepada pelanggar PPKM Darurat, tanpa ada sosialisasi dan edukasi.
"Sudah seharusnya pemerintah memberi dukungan pada rakyat dengan bansos memadai, memberikan edukasi dan sosialisasi secara persuasif, dan ciptakan suasana publik yang nyaman dan tenang. Saya pikir rakyat akan taat dan disiplin. Rakyat juga bosan ditakut-takuti dengan sanksi," tuturnya.
6 Minggu Perpanjang PPKM Darurat
Sebelumnya, pemerintah akan mempersiapkan skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 6 minggu. Hal ini dilakukan karena adanya risiko pandemi Covid-19 yang masih tinggi, khususnya varian delta.
Baca Juga: Sudah Jam 10 Lewat, Aparat Biarkan Pekerja Esensial-Kritikal Lintasi Penyekatan Kalimalang
"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (12/7/2021).
Untuk itu, APBN akan diperkuat guna merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.
Pihaknya akan kembali melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp 31 triliun.
