Suara.com - Kerusuhan yang terjadi di Afrika Selatan bertambah dengan berkurangnya pasokan makanan dan bahan bakar.
Kekerasan sporadis dimulai pekan lalu sebagai protes terhadap mantan Presiden Jacob Zuma, yang memulai hukuman 15 bulan karena menolak hadir dalam penyelidikan dugaan korupsi selama masa jabatannya.
Dari asalnya di rumah Zuma di provinsi KwaZulu-Natal, kerusuhan sejak itu menyebar ke kota-kota di seluruh negeri, termasuk Johannesburg.
Peristiwa ini menewaskan sedikitnya 117 orang dan membuat jalan utama terblokir, yang berujung pada berkurangnya pasokan makanan dan bahan bakar.
Kondisi ini diperparah dengan aturan lockdown yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19, menyebabkan perekonomian stagnan.
Melansir dari laman New York Post, Jumat (16/7/2021), semua itu menambah kondisi masyarakat semakin frustasi.
Rekaman video beredar di dunia maya memperlihatkan salah satu pusat perbelanjaan yang dijarah kemudian dibakar. Belum lagi, baku tembah di jalan.
Kekacauan itu menandai krisis terburuk yang pernah dialami negara itu sejak apartheid berakhir hampir 30 tahun lalu.
Presiden Cyril Ramaphosa telah mengerahkan sekitar 25.000 tentara dalam upaya untuk memadamkan kerusuhan.
Baca Juga: Demo Berujung Kerusuhan di Afrika Selatan, Bocah 2 Tahun Dilempar dari Lantai 16
Lawan politik Ramaphosa mengkritik apa yang mereka sebut kurangnya urgensi dalam tanggapan.
Mereka menyebut kerusuhan sebagai efek samping dari upaya menyatukan faksi-faksi Kongres Nasional Afrika dengan memerangi korupsi, seperti yang dituduhkan terhadap Zuma.
“Ini adalah zona perang … kota-kota kosong, toko-toko dijarah, mayat-mayat tergeletak di jalan,” John Steenhuisen, seorang pemimpin dalam Aliansi Demokrat oposisi, mengatakan kepada Financial Times.
“Kami memiliki pertempuran internal ANC yang telah meluas ke jalan-jalan KwaZulu-Natal … Inisiatif ini telah sepenuhnya hilang oleh dinas keamanan. Mereka membutuhkan penguatan segera.”
“Kita tidak bisa duduk diam sementara ekonomi kota semakin bobrok. Saya siap untuk mati,” kata pemimpin komunitas Nhlanhla Lux kepada Financial Times.
